Pemprov Sulsel Ajukan Penambahan Solar 75.000 Kl

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengusulkan ke BPH Migas penambahan kouta solar sebanyak 75.000 kiloliter (kl).

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi ESDM Sulsel Jamaluddin berharap usulan resmi disampaikan Selasa (29/3/2022) dan diharapkan bisa dikabulkan agar kelangkaan solar di Sulsel bisa diantisipasi.

"Penambahan kouta solar ini diharapkan bisa mengantisipasi kelangkaan. Setidaknya pelan-pelan kita bisa menormalkan kembali," ungkap Jamaluddin saat dihubungi Bisnis, Senin (28/3/2022).

Dia mengungkapkan salah satu penyebab kelangkaan solar di Sulsel karena adanya kenaikan konsumsi solar sebesar 14 persen pada triwulan pertama tahun ini. Kenaikan ini justru berbanding terbalik dengan jumlah kouta solar yang malah dikurangi dibanding tahun lalu.

Tahun lalu, kuota solar di Sulsel mencapai 500.000 kl. Tahun ini berkurang menjadi 400.000 kl. Jamaluddin beralasan hal ini terjadi karena adanya pembatasan oleh Pertamina agar kuota bisa mencukupi hingga akhir tahun.

"Saya bilang ke Pertamina, tidak ada cara lain, karena biasanya di awal-awal tahun, tidak pernah kejadian seperti ini, memang konsumsi meningkat," katanya.

Menurutnya fenomena kenaikan konsumsi ini bisa disebabkan adanya aktivitas ekonomi yang kembali menggeliat di awal tahun 2022 setelah adanya pembatasan di tahun sebelumnya.

Jika usulan disetujui, penambahan kouta 75.000 kl ini akan tiba di Sulsel pada triwulan kedua atau April mendatang.

"Triwulan kedua di April. Kita harap ada penambahan, karena kita khawatir takutnya kouta solar ndak sampai Desember kalau tidak ada penambahan," harapnya.

Selain solar, pihak pemprov dikatakan Jamaluddin juga akan mengusulkan penambahan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebanyak 38.913 kl. Sama seperti solar, JBKP juga mengalami kenaikan konsumsi sebesar 7 persen.

Namun yang paling mendesak dikatakamnya ada pada Solar, sebab untuk JBKP khusunya Pertalite masih memiliki alternatif pengganti seperti Pertamax yang kesenjangan harganya tidak begitu jauh.

"Pengajuan penambahan kuota memang sangat mendesak, tak ada solusi lain, kondisi antrian truk yang panjang di SPBU akan terus terjadi hingga penambahan kuota dilakukan," tutupnya.