55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Bisnis.com, MAKASSAR - Menginjak usia ke-55 tahun, 2023 bakal menjadi tahun paling menentukan dalam perjalanan panjang PT Vale Indonesia Tbk untuk terus berkontribusi bagi negeri. Proses perpanjangan izin konsesi yang berliku hingga pengembangan penghiliran nikel mesti dijalani simultan oleh perseroan demi merawat eksistensinya turut menjaga denyut nadi ekonomi Indonesia.

Kontrak Karya (KK) PT Vale akan berakhir pada 2025 mendatang untuk kemudian berganti jubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai yang diatur Undang-Undang Mineral dan Batubarba. Salah satu persyaratan peralihan KK ke IUPK, PT Vale wajib melakukan divestasi saham 51% ke pihak Indonesia yang saat ini prosesnya tengah berjalan.

Dari kewajiban divestasi tersebut, perseroan telah melepas hingga 40,64% sahamnya ke Indonesia yang terdiri dari 20,64% ke publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 20% ke Holding BUMN Pertambangan MIND ID. Alhasil, tersisa 10,36% saham lagi yang wajib didivestasikan PT Vale ke entitas domestik untuk memenuhi persyaratan peralihan KK menjadi IUPK.

Dalam perkembangannya, pemegang saham PT Vale dari entitas global menyatakan kesediaannya melepas sahamnya untuk Indonesia hingga 14% atau lebih besar dari sisa kewajiban divestasi yang dipersyaratkan oleh negara. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasfrif, di mana pemegang saham mayoritas PT Vale yakni Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM) bersedia melepas sahamnya dengan total mencapai 14%.

Itu dilakukan agar hak pengendali operasional untuk aset tambang Vale Indonesia tetap dipegang oleh VCL yang memiliki keahlian, serta pengalaman operasional pertambangan dan konsesi tambang nikel di Sulawesi. "Jadi memang sudah ini kesepakatannya, intinya Vale [VCL] memang itu sudah menunjukan niat fleksibilitasnya, [hak] pengendaliannya itu adalah operasional,” kata Arifin baru-baru ini.

Divestasi saham PT Vale menjadi rangkaian jalan berliku perpanjangan izin konsesi perusahaan yang berbasis di Sulawesi Selatan tersebut, di mana saat ini pula masih menjadi pembahasan alot lewat Panja Vale Komisi VII DPR RI yang bergulir sejak awal 2022.

Sebagaimana diketahui, luasan konsensi PT Vale menyebar pada 3 provinsi di Sulawesi yakni di Blok Sorowako (Sulawesi Selatan) seluas 70.566 hektare (ha), kemudian Blok Bahodopi /Morowali (Sulawesi Tengah) sebesar 22.699 ha dan Blok Pomalaa (Sulawesi Tenggara) seluas 24.752 ha. Secara keseluruhan luas konsensi PT Vale mencapai 118.000 ha.

Berlikunya perpanjangan izin konsesi PT Vale itu juga memantik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan meninggalkan kepentingan investor dalam proses divestasi PT Vale.

Jokowi mengatakan, solusi yang saling menguntungkan akan terus dikedepankan agar persoalan itu bisa segera tuntas dan memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar yang tidak merugikan investor dalam proses divestasi. Jalan keluar yang baik untuk kepentingan nasional dan investor pun disusun agar proses peralihan kontrak karya menjadi IUPK berjalan lancar.

“Kepentingan nasional harus didahulukan, tetapi kami juga tidak ingin merugikan investor. Win-win solution, keduanya harus berjalan dengan baik,” kata Jokowi pada awal Juli 2023.

Dia menyampaikan, bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait dengan divestasi PT Vale. Kendati begitu, Presiden memastikan persoalan tersebut akan tuntas paling lambat akhir Juli 2023 ini. Dia pun menegaskan bahwa proses divestasi PT Vale tidak boleh sampai mengganggu proses industrialisasi dan penghiliran sektor pertambangan mineral yang sekarang sedang kencang dijalankan oleh pemerintah. “Yang paling penting industrialisasi dan penghiliran betul-betul harus berjalan,” katanya.

PENGHILIRAN NIKEL DAN ENERGI TERBARUKAN

Atensi besar Kepala Negara terhadap perpanjangan izin konsesi PT Vale itu memang tidak berlebihan, apalagi jika menilik jejak perjalanan perusahaan berkode INCO itu dalam beroperasi di Indonesia. Jauh sebelum hilirisasi dan pemanfaatan energi hijau digaungkan secara massif oleh pemerintah, PT Vale sudah melakukannya sejak masa awal operasional.

Didirikan pada 1968 dengan nama PT INCO, perseroan mengantongi KK dari pemerintah sebagai landasan untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Berselang beberapa tahun setelahnya, INCO bahkan membangun smelter feronikel dan beroperasi penuh pada 1977 berkapasitas 72.000 metrik ton per tahun sekaligus menasbihkan diri sebagai perintis pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di Tanah Air.

Sejalan dengan itu, pemanfaatan energi terbarukan juga dilakukan perseroan pada masa awal operasional dengan mengoperasikan PLTA Larona berkapasitas 165 MW pada 1979. Kemudian berturut-turut PLTA Balambano yang beroperasi pada 1999 dengan kapasitas 110 MW dan PLTA Karebbe yang beroperasi pada 2011 dengan kapasitas 90 MW. Setelah berganti nama dari PT INCO menjadi PT Vale sejak 2011 silam, komitmen hilirisasi dipadukan dengan praktik keberlanjutan makin massif dimanifestasikan perseroan dalam operasionalnya.

Pada 2022 lalu, PT Vale mengumumkan proyek pengembangan smelter di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, dengan menggandeng mitra globalnya yakni Huayou untuk membangun pabrik pemurnian bijih nikel berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan kapasitas 60.000 metrik ton per tahun.

Masih pada tahun yang sama, tepatnya pada 27 November 2022, perseroan memulai konstruksi fisik pembangunan smelter terintegrasi dengan penambangan nikel di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dan ditargerkan beroperasi komersil pada 2026 mendatang. Proyek itu merupakan jalinan kerjasama perseroan bersama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. (Huayou) yang bakal mengembangkan rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan menggandeng produsen mobil asal Amerika Serikat (AS) Ford Motor Company.

Mereka sepakat melakukan penyertaan modal di proyek High-Pressure Acid Leach (HPAL) Blok Pomalaa dengan nilai investasi mencapai US$4,5 miliar atau setara Rp67,5 triliun. Dalam proyek tersebut akan diolah bijih yang dipasok oleh PT Vale Indonesia dari tambang Blok Pomalaa untuk menghasilkan nikel dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP), produk nikel berbiaya rendah yang digunakan dalam baterai EV dengan katoda kaya nikel.

Adapun, Pabrik HPAL Blok Pomalaa akan beroperasi di bawah kendali PT Kolaka Nickel Indonesia dan diestimasi mampu berkapasitas hingga 120.000 per tahun dan sekitar 15.000 ton kobalt yang terkandung dalam produk MHP. Kolaborasi ini akan menyediakan bahan-bahan penting untuk peralihan industri otomotif ke EV, meningkatkan industri manufaktur EV Indonesia, dan mendukung rencana Ford untuk menghasilkan laju produksi 2 juta EV pada akhir 2026 dan skala lebih lanjut secara bertahap.

Selanjutnya pada 10 Februari 2023, perseroan merealisasikan lagi komitmennya mendukung program hilirasi mineral oleh pemerintah dengan meresmikan melakukan groundbreaking proyek Indonesia Growth Project (IGP) di Blok Bahodopi/Morowali, Sulawesi Tengah. IGP Morowali merupakan proyek anyar dari PT Vale yang menelan investasi sebesar Rp37,5 triliun yang terdiri dari konstruksi fasilitas penambangan dan konstruksi pabrik pengolahan/pemurnian bijih nikel.

Adapun aktivitas penambangan nantinya dilakukan oleh PT Vale pada wilayah konsesi perseroan di Blok Bahadopi, kemudian bijih nikel dari penambangan diolah pada fasilitas pengolahan atau smelter berteknologi RKEF di Desa Sambalagi, Morowali. Adapun smelter, dibangun PT Vale melalui skema joint venture bersama dengan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai).

Pabrik pemurnian bijih nikel itu akan berproduksi dengan kapasitas hingga 73.000 ton nikel per tahun serta menjadi pabrik berteknologi pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) RKEF pertama di Indonesia yang didukung pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan kapasitas hingga 500 megawatt (MW). Proyek tersebut ditargetkan bakal rampung dan memulai operasi komersial perdana pada 2025 mendatang dan telah dinyatakan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah.

“Kehadiran proyek Morowali ini adalah representasi komitmen kami menjadi produsen nikel yang andal dan berkelanjutan bagi Indonesia dengan jejak karbon terendah. Kami akan membawa praktik-praktik pertambangan terbaik untuk menyukseskan program hilirisasi pemerintah," ungkap CEO dan Presiden Direktur PT Vale Febriany Eddy.

Pemanfaatn PLTG itu akan menjadi kontributor utama untuk mengurangi emisi karbon dari keseluruhan operasi proyek Blok Bahadopi ini. Pengurangan emisi karbon sendiri memang telah menjadi bagian dari peta jalan keberlanjutan perseroan dengan target pengurangan emisi karbon hingga 33% pada 2030.

Pada kesempatan berbeda, pengamat pasar modal dan akademisi Universitas Trisakti Hans Kwee mengungkapkan investasi asing ekstraktif memang begitu penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, terutama yang memiliki nilai tambah untuk masyarakat, seperti praktik-praktik atau standar pertambangan berkelanjutan, kontribusi sosial dan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu pemerintah harus bisa memilah para investor untuk dipastikan bahwa investasinya tidak hanya bersifat ekstraktif semata, melainkan yang berpihak pada kepentingan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Apabila dipilih dengan benar, Hans meyakini bahwa perusahaan penanaman modal asing di Indonesia bisa membantu meningkatkan standar keberlanjutan dan teknologi industri pertambangan Tanah Air.

“Penanaman modal asing dari perusahaan-perusahaan dunia yang membutuhkan nikel Indonesia memang menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi sumber daya alam. Makanya investasi ini jangan hanya bersifat ekstraktif. Di Indonesia, perusahaan yang bisa dijadikan contoh yakni Vale di Sulawesi," ungkapnya.

Maka dari itu, pemerintah seharusnya mendukung perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang telah terbukti sukses mengintegrasikan manajemen lingkungan dan masyarakat dalam operasional, dengan memberi kepastian investasi yang lebih baik lagi. Hal ini dapat menarik perusahaan-perusahaan serupa dunia untuk berinvestasi di dalam negeri.

"Jangan sampai nasionalisme semu dan tekanan politik pihak-pihak tertentu kemudian membuat pemerintah malah menyusahkan para perusahaan ini. Ingat, sebagian besar pekerja di perusahaan-perusahaan asing ini merupakan orang Indonesia juga," jelasnya.