Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku bisnis logistik Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengusulkan agar Pelabuhan Makassar dijadikan sebagai pelabuhan pangkal untuk penyelenggaraan program Tol Laut di wilayah timur.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar, Syaifudin Saharudi mengatakan jika Makassar dijadikan sebagai pelabuhan pangkal atau home base maka sangat memungkinkan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan imbalance cargo dari program Tol Laut.
Dia menjelaskan, menjadikan Makassar sebagai homebase diestimasikan pula bisa meningkatkan konektivitas pengiriman kargo sekaligus mengoptimalkan posisi sebagai titik konsolidasi komoditas strategis dari wilayah timur.
"Harus ada operator [pelayaran] kapal kontainer yang home base-nya di Makassar. Jika memungkinkan, juga dijadikan sebagai pelabuhan pangkal dalam program Tol Laut untuk konektivitas di wilayah timur. Dari sisi kalkulasi rantai pasok bisa lebih efesien, meski memang untuk tahap awal relatif berat," paparnya kepada Bisnis, Senin (17/9/2018).
Menurut dia, posisi Makassar yang disebut sebagai hub untuk wilayah timur bisa sepenuhnya optimal jika bisa dijadikan sebagai home base, sekaligus berbagi peran dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Sekedar diketahui, pelabuhan pangkal (home base) untuk pengiriman barang di wilayah timur saat ini sepenuhnya berada di Surabaya untuk program Tol Laut maupun kegiatan pelayaran yang dilakukan oleh operator kapal barang dan kontainer.
Baca Juga
Padahal, papar Syaifudin yang kerap disapa Ipho ini, pola pengiriman barang atau kontainer di wilayah timur dengan home base di relatif tidak efesien dari sisi durasi pengiriman logistik termasuk pada aspek ketepatan konsumen menerima barang.
"Tidak hanya itu, jika Makassar dijadikan sebagai home base, maka lebih maksimal sebagai pusat konsolidasi kargo dari timur untuk muatan balik ke barat serta optimalisasi direct call yang memang sudah tersedia di Pelabuhan Makassar," ujarnya.
Sebagai informasi, untuk program Tol Laut terdapat 15 trayek yang terdiri dari 13 trayek berpangkalan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk melayani angkutan ke wilayah timur Indonesia. Kemudian dua trayek memiliki pelabuhan pangkal di Teluk Bayur Padang dan Tanjung Priok Jakarta.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah mendorong muatan balik dari wilayah timur, diantaranya pengadaan kontainer berpendingin sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan, menyiapkan mekanisme pemberian potongan biaya angkut untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking.
"Selain itu, kami sedang mengkaji kemungkinan pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P [tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan] untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator Pelni," kata Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko.
Term subsidi yang digunakan Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga). Dengan begitu, pemerintah secara tidak langsung juga memberikan subsidi terhadap biaya bongkar muat (stevedoring).
Wisnu memastikan langkah itu tidak akan menambah pagu subsidi. Menurut dia, dengan anggaran subsidi Rp447 miliar, Kemenhub terus melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
.jpg?w=348&h=261)
