Pemerintah Menugaskan PLN Mengelola WKP Borapulu Sulteng

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara untuk mengoperasikan dua wilayah kerja panas bumi yaitu Borapulu di Sulawesi Tengah dan Sirung Pulau Pantar Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat ini. 

Wilayah kerja panas bumi (WKP) Borapulu memiliki perkiraan cadangan 123 MW dan rencana pengembangan 40 MW, sedangkan WKP Gunung Sirung perkiraan cadangannya 125 MW dan rencana pengembangan 5 MW.  Kedua WKP ditargetkan beroperasi menjadi pembangkit listrik pada tahun 2025.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saifulhak menjelaskan, pihaknya masih menyusun surat keputusan untuk menunjuk perusahaan listrik plat merah itu mengelola dua WKP itu. 

"Akhir tahun ini, SK [penunjukan PLN] akan diterbitkan," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (25/9/2017). 

Sambil menunggu SK tersebut, PLN tengah menyusun proposal program kerja seperti target konstruksi hingga target pengoperasian. PLN diharapkan dapat mempercepat menyerahkan dokumen tersebut. PLN akan mencari pendanaan untuk mengeksplorasi ladang panas bumi tersebut. 

Hingga 2019, PLN akan mengelola 14 WKP dengan potensi hingga 1.000 MW. Saat ini, PLN telah mengelola 6 WKP Panas Bumi. 

PLN telah menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menggarap panas bumi. Adapun alokasinya sekitar US$640 juta. "Alokasinya geothermal fund yang ada di SMI. Ini yang ingin kita optimalkan untuk tahap eksplorasi," kata Nicke Widyawati, Direktur Pengadaan Strategis II PLN.  

Dana tersebut akan digunakan untuk penyiapan fasilitas pendanaan 14 WKP yang akan ditugaskan pemerintah kepada PLN, termasuk dua WKP tersebut dan 6 WKP yang sudah resmi ditugaskan. 

Enam lokasi WKP yang akan dieskplorasi oleh PLN antara lain Atedei di NTT 10 MW, Songa Wayaua di Maluku Utara 10 MW, Tangkuban Perahu di Jawa Barat 60 MW, lalu Oka-Ile Ange di NTT, Tulehu dan Bonjol. 

PLN akan membuka peluang kerja sama dalam menggarap WKP yang telah ditugaskan tersebut. Yang penting, partner yang dipilih harus memiliki kompetensi di bidangnya serta mau berbagi risiko.

Nicke mengungkapkan saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 1.750 MW. Dia berharap dalam 10 tahun ke depan, ada tambahan kapasitas hingga 7.000 MW. "Kalau kita bisa sinergikan hulu dan hilir akan lebih baik. Kita bisa gandeng pihak-pihak yang punya kompetensi di hulu. Kita bisa gandeng jadi satu konsorium untuk hulu sampai hilir," ujarnya.