.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam rencana Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan membangun insinerator sebagai solusi mengatasi krisis sampah kota. Kebijakan tersebut justru dinilai akan membahayakan kesehatan warga sekitar.
Kepala Divisi Transisi Energi dan Pangan Walhi Sulsel Fadli mengatakan pendekatan pemusnahan sampah berbasis pembakaran dinilai mengabaikan akar persoalan sampah dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Pasalnya proses pemusnahan sampah di insinerator justru akan membuang emisi polutan beracun seperti dioksin dan furan ke udara, air, dan makanan. Pembakaran juga menghasilkan abu yang mengandung logam berat dan bahan berbahaya lainnya.
"Rencana membangun insinerator ini tidak hanya salah arah dan menunjukkan kemalasan Pemkot dalam mengurusi akar masalah sampah, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Insinerator bukan solusi, melainkan masalah tambahan," ucap Fadli dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Dia menilai langkah ini juga berisiko merusak sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Insinerator dianggap hanya akan menimbulkan beban biaya baru, pencemaran, masalah kesehatan, dan pemborosan sumber daya.
Alat pembakaran limbah ini, dijelaskan Fadli, membutuhkan pasokan sampah yang konsisten untuk bisa beroperasi, sehingga mendorong pembakaran semua jenis sampah, termasuk sampah yang masih bisa didaur ulang atau dikompos.
Baca Juga
Dampak luas alat ini juga akan merusak sistem daur ulang dan mengancam mata pencaharian pemulung. Padahal mereka selama ini dianggap menjadi garda depan pengurangan sampah yang gagal dikelola pemerintah.
"Pengalaman di kota lain membuktikan bahwa insinerator menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Misal di Manila, Hanoi, bahkan Depok, proyek insinerator mendapat penolakan luas karena dampak lingkungan, kesehatan, dan sosialnya. Jangan sampai Makassar mengulang kesalahan yang sama," tutur Fadli.
Sebagai solusi alternatif, Walhi pun mendorong Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan memperluas infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Menurutnya, sekitar 60% sampah rumah tangga bisa dikompos dan 20% lainnya bisa didaur ulang. Artinya, hingga 80% sampah sebenarnya tidak perlu dibakar atau dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jika dikelola dengan benar dari hulu.
"Jika Makassar ingin keluar dari krisis sampah, solusinya bukan membakar. Solusinya adalah memperkuat fasilitas TPS3R, membatasi penggunaan plastik dari produsen serta penguatan masyarakat untuk mengelola dan mengurangi sampah dari rumah tangga," kata dia.
Sebelumnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berencana akan membangun insinerator sebagai solusi mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Metode pembakaran dinilai sebagai salah satu cara memperlambat makin menumpuknya kapasitas sampah di TPA.
.jpg?w=300&h=221)
