Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan beras bantuan sosial (Bansos) Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebanyak 73.979 paket. Bantuan tersebut dibagikan pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yakni penerima PKH, BST dan BPNT.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan bantuan tersebut diberikan di tengah pemberlakukan PPKM, khususnya di Kabupaten Gowa. Hal itu sesuai arahan Presiden RI yang ditindaklanjuti melalui program Kementerian Sosial dan Bulog.
"Pemerintah memberikan bantuan beras agar masyarakat yang tidak memiliki pendapatan selama PPKM diberikan bantuan beras sebayak 10 kilogram per KPM (keluarga penerima manfaat)," ungkap Adnan, Rabu (28/7/2021).
Dari 73.979 paket yang dibagikan terdiri dari penerima BST 16.641 KPM, PKH 31.682 KPM dan, BPNT 25.656 KPM dimana masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg beras dan akan disalurkan selama empat hari atau paling lambat 31 Juli 2021 sebelum masa PPKM berakhir.
Di tahap awal Pemkab Gowa melepas 13 armada yang akan menyalurkan beras bansos PPKM di tiga kecamatan, di antaranya Somba Opu, Barombong, dan Bontomarannu. Selebihnya kata Adnan, akan dituntaskan secara bertahap hingga 31 Juli 2021.
"Karena ini bantuan selama PPKM maka harus disalurkan sebelum PPKM berakhir. Jadi untuk pengawasan bahwa benar-benar sampai ke masyarakat kami meminta jajaran Polres, Kodim, Polsek, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibmas bersama pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk melakukan pengawasan," ungkap Adnan.
Pimpinan Bulog Cabang Makassar Hasirun mengatakan pihaknya menyediakan kurang lebih 740 ton untuk Kabupaten Gowa dalam program beras PPKM ini dengan kualitas medium dan merupakan hasil tani lokal Sulsel.
"Kami menjamin produksi ini berkualitas baik atau medium dan kami berikan garansi jika ditemukan atau ada yang melapor menerima beras dibawah kualitas maka kami akan mengganti beras tersebut 1 kali 24 jam," tegasnya.
Ia berharap beras yang disalurkan melalui program Kemensos ini mampu mengurangi beban masyarakat dan kolaborasi antara Bulog dan Pemerintah Kabupaten bisa terus terjalin dan penyaluran ini bisa berjalan lancar, aman dan tepat sasaran.
