Bisnis.com, MANADO — Pertumbuhan lapangan usaha industri olahan yang melambat pada 2019 menjadi salah satu faktor penahan laju ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaporkan pertumbuhan ekonomi Bumi Nyiur Melambai 5,66 persen secara cumulative to cumulative (ctoc) pada 2019. Posisi itu melambat dibandingkan dengan 6,01 persen periode 2018.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, perlambatan pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan melambatnya pertumbuhan sejumlah komponen utama dari sisi produksi dan pengeluaran pada 2019.
Dari sisi produksi, lapangan usaha industri mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor itu hanya tumbuh 0,31 persen pada 2019 atau lebih rendah dari 4,48 persen tahun sebelumnya.
Padahal, lapangan usaha industri pengolahan termasuk ke dalam empat lapangan usaha dengan peranan terbesar dalam struktur ekonomi Sulut menurut lapangan usaha. Tercatat, sektor itu memegang kontribusi 8,73 persen pada 2019.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah melambat pada 2019 dibandingkan dengan periode 2018. Komponen itu tercatat hanya tumbuh 2,08 persen atau lebih rendah dari 6,10 persen tahun sebelumnya.
Baca Juga
Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa juga tercatat tumbuh melambat tahun lalu. Tercatat, terjadi perlambatan pertumbuhan dari 12,14 persen pada 2018 menjadi 0,54 persen tahun lalu.
Adapun, peranan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memegang peranan 17,03 persen dalam struktur ekonomi Sulut menurut pengeluaran pada 2019. Sementara itu, ekspor barang dan jasa berkontribusi sebesar 24,33 persen.
Kepala BPS Provinsi Sulut Ateng Hartono menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan industri pengolahan disebabkan oleh terkontraksinya industri makanan. Komoditas yang masuk dalam subsektor itu di antaranya industri pengolahan kopra dan sejenisnya termasuk pengolahan minyak kelapa sawit.
“Kinerja ekspor melambat terkait dengan terkontraksinya industri makanan khususnya industri lemak dan minyak nabati yang memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (5/2/2020).
Terkait dengan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, Ateng menyebut perlambatan disebabkan realisasi APBN sebesar 91,25 persen pada 2019 atau lebih rendah dari 92,16 persen tahun sebelumnya. Selanjutnya, BPS Provinsi Sulut mencatat realisasi APBD tahun lalu juga lebih rendah dari 2018.
“Mudah-mudahan tahun depan [realisasi] bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Kendati demikian, Data BPS Provinsi Sulut menujukkan masih terjadi pertumbuhan untuk dua komponen terbesar dalam struktur ekonomi Sulut baik dari sisi produksi maupun pengeluaran.
Secara detail, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,31 persen pada 2019 atau lebih tinggi dari 3,97 persen pada 2018. Sektor itu menjadi komponen terbesar dalam struktur ekonomi Sulut berdasarkan pengeluaran dengan peran 44,34 persen tahun lalu.
Selanjutnya, pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) sebesar 6,88 persen pada 2019 juga lebih tinggi dari realisasi 4,65 persen tahun sebelumnya. Sektor itu menempati posisi kedua dalam struktur ekonomi Sulut berdasarkan pengeluaran dengan peran 36,50 persen.
Di sisi lain, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh 5,89 persen pada 2019. Posisi itu lebih tinggi dibandingkan dengan 3,55 persen periode 2018.
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor utama perekonomian Bumi Nyiur Melambai dengan peran 20,83 persen pada 2019.
Sementara itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor tercatat mengalami pertumbuhan 8,79 persen pada 2019. Posisi itu lebih tinggi dari pertumbuhan 5,76 persen tahun sebelumnya.
Adapun, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memegang peranan 12,75 persen dalam struktur ekonomi Sulut berdasarkan lapangan usaha.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
