Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gorontalo Harapkan Danau Limboto Segera Menjadi Geopark Nasional

Pemprov Gorontalo mendorong percepatan penetapan Danau Limboto sebagai kawasan geopark nasional di Provinsi Gorontalo.
Foto udara kondisi Danau Limboto yang mengering di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (12/8/2019). Debit air danau yang masuk dalam kategori kritis tersebut semakin menyusut akibat musim kemarau yang melanda daerah itu sejak sejak bulan Juli 2019./Antara-Adiwinata Solihin
Foto udara kondisi Danau Limboto yang mengering di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (12/8/2019). Debit air danau yang masuk dalam kategori kritis tersebut semakin menyusut akibat musim kemarau yang melanda daerah itu sejak sejak bulan Juli 2019./Antara-Adiwinata Solihin

Bisnis.com, MANADO – Pemprov Gorontalo mendorong percepatan penetapan Danau Limboto sebagai kawasan geopark nasional di Provinsi Gorontalo.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan penetapan menjadi kawasan geopark nasional akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi dasar penetapan itu perlu dipercepat.

“Penetapan kawasan Geopark Nasional memberi dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kita harus mempercepat agar Danau Limboto ini menjadi kawasan Geopark Nasional,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (19/8/2019).

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No.9/2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi terdapat tiga syarat pengembangan geopark, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, serta keragaman budaya. Dia mengklaim Danau Limboto memenuhi ketiga syarat itu.

“Daerah kita memiliki ketiga syarat untuk pengembangan kawasan geopark. Yang kita butuhkan saat ini adanya suatu kebijakan dan strategi untuk pengembangan geopark,” tuturnya.

Idris mengharapkan, masyarakat dapat terlibat aktif dengan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan dan strategi pengembangan kawasan geopark. Menurutnya, penyusunan kebijakan ini berhubungan erat dengan penyusunan anggaran pemerintah pada tahun depan.

“Kebijakan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan penganggaran,” ucapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper