Pemprov Sulut Godok Tata Niaga Pariwisata

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah menggodok aturan tata niaga pariwisata untuk menghindari praktik monopoli dan memaksimalkan dampak kehadiran wisatawan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat lokal.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  20:37 WIB
Pemprov Sulut Godok Tata Niaga Pariwisata
Peta cuaca destinasi pariwisata Sulut. - BMKG

Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah menggodok aturan tata niaga pariwisata untuk menghindari praktik monopoli dan memaksimalkan dampak kehadiran wisatawan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulut Daniel Mewengkang mengatakan, penyusunan aturan tata niaga pariwisata itu akan dituangkan melalui Peraturan Daerah. Dia menargetkan aturan ini dapat dirilis tahun ini.

“Hal ini merupakan inisiatif kami, tapi Pak Gubernur [Olly Dondokambey] juga sudah bilang di ini harus melewati proses di dewan [DPRD] dulu, kami juga masih harus rapat-rapat dulu, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa keluar,” katanya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2019).

Dia mengatakan, beleid tersebut akan mengatur tata niaga pariwisata yang berlaku di seluruh provinsi. Hal ini juga mengatur kegiatan usaha para agensi pariwisata agar tidak lagi melakukan praktik monopoli dalam menjalankan bisnisnya.

Selama ini, monopoli dilakukan dengan memusatkan kegiatan wisatawan mancanegara, khususnya dari China, di jaringan bisnis mereka. Contohnya, wisatawan diharuskan makan di restoran atau tidur di hotel yang terafiliasi dengan agensi pariwisata itu.

“Hal seperti itu itu kan tidak boleh, nanti kami akan atur semua. Cuma untuk sementara, sambil mengatur kami biarkan berjalan dulu,” katanya.

Sejauh ini, dia mengakui pemerintah masih bersikap permisif terhadap praktik tersebut. Pemprov Sulut menerima praktik itu sebagai bagian dari praktik bisnis yang wajar. Kehadiran mereka juga dinilai turut mengawali geliat industri pariwisata Sulut.

“Kan tetap teori ekonomi dulu, mereka ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang telah dikeluarkan. Mereka sudah melepas miliaran rupiah itu untuk bawa wisatawan, maka tentu dia harus dapat keuntungan yang tinggi,” jelasnya.

Selain tata niaga, dia mengatakan bahwa Pemprov Sulut tengah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Menurutnya, bukan rahasia umum bahwa kualitas SDM pariwisata Sulut masih rendah.

“Bahasa kami kan jelas bahwa kita ini kan SDM-nya masih saja kendala, terus manajemennya apalagi, tentu ada program yang menuju ke sana,” katanya.

Pariwisata Sulawesi Utara memang mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 4 tahun terakhir. Pada akhir tahun lalu, jumlah kunjungan wisman mencapai 122.100 orang. Jumlah itu meningkat sekitar 527,27% dari capaian pada akhir 2015.

Pertumbuhan itu didorong oleh kehadiran wisman China yang membanjiri Sulut setelah adanya penerbangan langsung mulai pertengahan 2016. Jumlah wisman China selalu mendominasi jumlah wisman ke Sulut. Dari jumlah wisman sebanyak 8.342 pada Juni misalnya, 85,45% di antaranya berpaspor Negeri Panda.

Maskapai pertama yang membuka penerbangan dari China ke Manado adalah Lion Air. Belakangan Sriwijaya mengikuti langkah maskapai tersebut. Saat ini, terdapat sekitar delapan rute penerbangan langsung dari China ke Bandara Sam Ratulangi.

Adapun, agensi pariwisata yang sejak awal membawa turis China adalah PT Wenang Wahana Wisata atau MM Travel. Perusahaan yang dimiliki oleh Bong Chandra ini masih beroperasi hingga kini, dan menjadi salah satu pembawa wisatawan China ke Manado paling banyak.

Meski demikian, kehadiran wisman China tidak serta merta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Manado yang menjadi kota tujuan utama tidak mengalami peningkatan PAD setinggi jumlah kunjungan wisman.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado Lenda Pelalu menduga, hal ini disebabkan oleh praktik monopoli wisatawan China yang disebut Daniel. Dia mengharapkan, aturan tata niaga yang tengah digodok oleh Dinas Pariwisata Provinsi dapat mengurai persoalan itu.

“Memang kalau dari jumlah pariwisata naik hampir 600% sejak 2015, tapi di PAD peningkatannya tidak sebanyak itu, mungkin karena faktor itu [monopoli], tapi itu bisa dipastikan lagi ke Bapenda yang mengurusi itu, terakhir saya dapat data peningkatannya memang tidak sesignifikan itu” katanya, kepada Bisnis, belum lama ini.

Dia menjelaskan, fenomena yang kerap disebut zero dollar tourism ini juga sudah terjadi di Bali sebagai salah satu kiblat pariwisata di Indonesia. Menurutnya, Pemprov telah mengambil langkah tepat dengan merencanakan aturan tata niaga yang jelas.

“Misalnya aturannya disiapkan satu hari untuk turis punya kebebasan supaya tidak melulu terikat terikat dalam eatenery-nya dia [agensi pariwisata] dari 4 hari di sini. Resto mereka handle, hotel juga, tapi untuk lokal yang mana? Suvenir juga punya dia, janganlah kita seperti itu,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, sulut

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top