Sulut Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan berfokus pada pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan. Hal itu dilakukan menyusul pertumbuhan kemiskinan perkotaan yang berada di luar ekspektasi.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 22 Juli 2019  |  20:52 WIB
Sulut Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan berfokus pada pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan. Hal itu dilakukan menyusul pertumbuhan kemiskinan perkotaan yang berada di luar ekspektasi.

“Kita perlu mengurus kemiskinan dan pengangguran yang ada di perkotaan atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan [OD-SK] Perkotaan,” kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dikutip dari siaran pers, Senin (22/7/2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode September 2018—Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 3.400 ribu orang. Sementara itu di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar700 orang.

Dengan pertumbuhan itu, persentase kemiskinan di daerah perkotaan naik dari 4,82% menjadi 5,01%. Adapun, presentase kemiskinan di kawasan perdesaan turun dari 10,57% menjadi 10,56% dalam periode yang sama.

“Biasanya tren menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, tetapi fakta kali ini berbeda. Justru angka kemiskinan di perkotaan naik signifikan, dan kemiskinan di perdesaan menurun,” ujarnya.

Dia memaparkan, berdasarkan data BPS terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami penurunan. Jumlah pengangguran di Sulut pada Agustus 2018 mencapai 6,86%, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.

“Pengangguran di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini kemungkinan didorong oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan, kinerja sektor pertanian tanaman pangan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil dan menengah,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, lanjutnya, Pemprov Sulut akan mempertajam program ODSK, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.

Hal itu juga akan diiringi dengan peningkatan alokasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan bansos yang tepat sasaran. Di samping itu, Pemprov Sulut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulut juga akan bekerja keras dalam menjaga stabilitas harga.

Dia mengatakan, dalam rencana kerja Pemprov Sulut tahun depan, pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur akan menjadi fokus. Menurutnya, penggulangan kemiskinan termasuk ke dalam satu dari 7 prioritas pembangunan sulut Sulut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemiskinan, sulut

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top