Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah memetakan sejumlah program maupun perencanaan proyek infrastruktur pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak berklasifikasi prioritas di daerah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menjelaskan langkah tersebut merupakan instrumen dalam mengoptimalkan anggaran daerah sehingga tidak membentuk defisit keuangan yang lebih lebar.
Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi acuan dalam memangkas program maupun proyek yang dinilai tidak mendesak maupun bersifat prioritas.
"Defisit kita sudah mencapai Rp217 miliar di APBD pokok. Sehingga salah satu alternatifnya, pemangkasan program dan proyek tidak prioritas di OPD," katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/7/2017).
Kendati demikian, Jufri enggan menyebutkan secara detail perihal program maupun proyek yang masuk dalam kategori tidak prioritas sehingga memungkinkan untuk ditunda atau bahkan dihilangkan dalam daftar pelaksanaan.
Di sisi lain, lanjut dia, pihaknya juga berharap ada tambahan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat meski pada aspek tersebut diakui relatif sulit lantaran kapasitas fiskal APBN.
Menurutnya, pembayaran gaji sekitar 26.000 ASN lingkup Pemprov Sulsel yang mencapai Rp2,9 triliun menjadi salah satu pembentuk defisit keuangan, sedangkan DAU yang diterima Rp2,2 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis sebelumnya mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan proyek di setiap OPD terutama yang diproyeksikan sulit terealisasi maupun rampung hingga akhir 2017. "Termasuk pula alokasi dana hibah akan direvisi. Tetapi tidak terlalu besar jumlahnya," katanya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
