.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) per Juni 2025 tercatat sebesar Rp167,47 triliun, tumbuh 3,89% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah Sulsel saat ini tercatat berada di angka 2,99% yoy.
Namun jika dipetakan, sektor konsumtif memberi andil besar terhadap rendahnya NPL atau hanya berada di angka 1,73% yoy dengan realisasi kredit Rp77,42 triliun.
Sedangkan sektor produktif yang terealisasi Rp90,04 triliun, kredit macetnya cukup tinggi di angka 4,07% yoy, meskipun belum menyentuh ambang batas.
Kendati demikian, NPL pada sektor produktif menjadi perhatian sebab sektor ini menyumbang realisasi paling tinggi terhadap penyaluran kredit Sulsel secara keseluruhan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setidaknya ada tiga sektor lapangan usaha yang memiliki realisasi penyaluran tinggi dengan kredit macet yang juga cukup tinggi. Antara lain perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi.
Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan pemberian kredit paling banyak di Sulsel dengan Rp38,44 triliun atau mencakup 22,95% dari total penyaluran kredit. NPL-nya menyentuh 4,82% yoy.
Baca Juga
Sementara itu, industri pengolahan yang terealisasi Rp7,47 triliun per Juni 2025 mencatat kredit bermasalah 4,98%. Kemudian konstruksi yang terealisasi Rp5,43 triliun, kredit macetnya mencapai 5,59% yoy, melebihi ambang batas 5%.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan pihaknya menyadari bahwa tidak semua usaha yang dijalankan para pebisnis pasti untung, kadang mengalami kerugian. Hal itu tentu membuat potensi kredit macet tetap ada.
Namun, dia mengingatkan penting bagi perbankan untuk bisa memetakan mana usaha yang berisiko akan macet, kemudian berpotensi untuk mengulangi.
"Sebagai contoh, ada daerah-daerah di Jawa itu yang memang dihindari oleh pembiayaan karena wanprestasi tinggi. Meskipun perbankan tetap harus masuk ke daerah itu karena tujuan akses keuangan, namun saringannya harus ketat. Saya kira mungkin saja ada daerah semacam itu di Sulsel yang juga harus diperhatikan para perbankan," ungkapnya kepada Bisnis.
Dia menambahkan sejauh ini memang ada beberapa industri atau kelompok usaha tertentu yang tingkat keberhasilannya lebih rendah daripada yang industri lainnya.
"OJK mengimbau para perbankan supaya portofolio kreditnya yang disalurkan ke masyarakat juga harus memperhatikan keseimbangan, antara usaha yang memiliki potensi pengembalian tinggi dan rendah," ucapnya.
