Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Syariah Mandiri menyasar 2.500 aparatur sipil negara atau ASN lingkup satuan kerja vertikal kementerian/lembaga di wilayah timur memanfaatkan produk perbankan yang disediakan perseroan.
Regional Manager BSM Region VII Indonesia Timur, Anton Sukarna mengatakan penetrasi tersebut merupakan rangkaian dari penunjukan perseroan sebagai bank operasional dua atau BO 2 sesuai dengan yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan.
Sejauh ini, lanjut dia, BSM Regional VII telah melayani penyaluran gaji (payroll) untuk sekitar 400 ASN satuan kerja vertikal yang langsung berinduk ke kementerian/lembaga, tidak termasuk payroll yang dibayar oleh bendahara pemerintah daerah.
"Untuk tahun ini, kami harapkan bisa ada penambahan 2.500 ASN yang payroll-melalui BSM. Sosialisasi secara berkelanjutan kami terus lakukan, apalagi kami sudah berklasifikasi BO 2 sehingga memungkinkan untuk hal ini," katanya di sela-sela Gathering Satker dan BSM di Makassar, Rabu (3/5/2017).
Sekedar diketahui, BSM bersama dengan sejumlah perbankan konvensional maupun berbasis syariah lalu ditunjuk Kemenkeu sebagai Bank Operasional Dua (BO 2) untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan untuk Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja di daerah yang tertuang dalam PMK No.11/2016.
Anton menjelaskan, penyaluran gaji ASN tersebut tidak hanya berfokus pada low cost fund tetapi juga untuk memperluas pembiayaan konsumer melalui produk BSM.
"Karena jika terkait low cost fund itu relatif kecil dari sisi bisnis jika mengandalkan penyaluran gaji bulanan, sehingga orientasi utamanya tentu untuk literasi dan inklusi produk syariah BSM," urainya.
Salah satu implementasi terkait penetrasi tersebut dilakukan melalui gathering bersama dengan satker lintas institusi yang berada di bawah koordinasi kementerian/lembaga dalam cakupan operasikan BSM Regional VII.
Menurut Anton, selain telah menyalurkan gaji ASN melalui skema payroll, perseroan juga telah menyalurkan dana operasional maupun tunjangan bagi ASN satker di wilayah operasional Regional VII.
Sebagai gambaran, BSM mencatat telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama menyalurkan dana sertifikasi untuk guru madrasah maupun penyuluh di Bone, Sulawesi Selatan, melalui 1.094 rekening dan ditargetkan bakal lebih bertambah pada daerah lain di Regional VII.
Secara keseluruhan, ASN lingkup satker tersebut memungkinkan mendapatkan akses pembelian barang dan penggunaan jasa (BSM Implan), pembiayaan pemilikan rumah (BSM Griya), pembiayaan pemilikan kendaraan Bermotor (BSM Oto), Gadai dan pembiayaan cicil emas serta produk atau jasa perbankan lainnya.
Khusus di Regional VII, papar Anton, pihaknya menargetkan jaringan kantor BSM yang tersebar proporsional di Sulawesi, Maluku dan Papua minimal mampu menjalin kerjasama dengan minimal satu satker pada masing-masing area operasional.
Kondisi tersebut sejalan dengan tingkat persaingan industri perbankan terutama pada bank BO 2 eksisting yang bakal tetap mempertahankan nasabah maupun penyaluran gaji segmen ASN satker.
Dalam kesempatan sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulsel Marni Misnur mengemukakan seluruh satker memiliki pilihan yang lebih variatif terkait penyaluran dana baik melalui perbankan konvensional maupun syariah.
"Dulu penyaluran sepenuhnya melalui [bank] konvensional, tetapi sekarang sudah bisa melalui bank syariah. Itu juga tergantung dari satker masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan namun orientasinya agar lebih memudahkan penyaluran dana APBN untuk operasional satker di daerah," urainya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
