Sulsel Percepat Pendataan UMKM Agribisnis Agar Raih Pembiayaan

Bisnis.com, MAKASSAR--Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pendataan pelaku UMKM sektor agribisnis yang berpotensi mendapatkan akses pinjaman produktif dari empat perbankan yang beroperasi di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Abdul Latief menjelaskan hasil pendataan tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi bagi empat perbankan yang sebelumnya telah berkomitmen menyalurkan pinjaman bagi UMKM yang memiliki bidang usaha pada sektor agribisnis.

"Seluruh SKPD terkait sudah diinstruksikan untuk mempercepat hal ini, kemudian meminimalisiri permasalahan yang dihadapi UMKM terlebih segmen ini paling berpotensi menyerap tenaga kerja dalam skala besar," katanya, Senin (20/2/2017).

Hal tersebut diutarakan Latief di sela-sela Rakor Percepatan Akses Keuangan Daerah Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Sulawesi Selatan dengan fokus utama fasilitasi pinjaman perbankan bagi pelaku UMKM di sektor tersebut.

Sebagai informasi, Pemprov Sulsel telah memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan lima perbankan meliputi Bank Sulselbar, Bank Mandiri, BRI dan BNI terkait fasilitas pinjaman bagi UMKM agribisnis, yang mana program tersebut bagian dari program inkulsi OJK.

Menurut Latief, sektor agribisnis Sulawesi Selatan yang merupakan penyumbang tertinggi dalam struktur perekonomian daerah ini mencapai 23,3%, relatif masih minim dalam mendapatkan alokasi kredit dari perbankan jika dibandingkan dengan sektor perdagangan yang berkontribusi terhadap perekonomian Sulsel 13,4% sepanjang tahun lalu.

Sebagai gambaran, sektor perdagangan menjadi penyerap tertinggi pinjaman perbankan sebesar 61,76% atau Rp2,21 triliun per Desember 2016, sedangkan agribisnis hanya Rp945,81 miliar dengan persentase 16,74% terhadap total pinjaman yang disalurkan perbankan berdasarkan sektor usaha.

Sebelumnya Kepala OJK Regional 6 Sulampua Bambang Kiswono mengatakan penguatan sektor agribisnis dari sisi penyerapan kredit dari perbankan menjadi fokus otoritas dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembangunan daerah di Sulsel.

Dia menjelaskan, fasilitasi kredit untuk UMKM itu menjadi bagian dari optimalisasi program inklusi keuangan yang meliputi Laku Pandai, Jaring, Simpel dan lainnya yang bakal disinergikan secara komprehensif.

"Sulsel memiliki komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkualifikasi ekspor, sehingga ini jadi prioritas kami bersama dengan pemda dan perbankan melalui TPKAD. Inkulis kita juga naik tentunya," katanya.

Di sisi lain, indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir mencatatkan peningkatan signifikan seiring dengan edukasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Pada 2016 telah berada pada posisi 28,36%, melesat dibandingkan dengan 2013 lalu yang hanya berada pada level 14,36%, sedangkan indeks inklusi keuangan di Sulsel juga telah berada pada angka 68%, lebih tinggi dari indeks nasional 67,82%.