Akselerasi Produksi Peternakan Sulsel, Inseminasi Tetap Butuh Waktu

Bisnis.com, MAKASSAR - Program inseminasi buatan pada ternak diyakini akan mendorong hilirisasi sektor peternakan di Sulawesi Selatan (Sulsel) karena dianggap akan mampu memenuhi kebutuhan daging di wilayah ini. Namun upaya tersebut nampaknya tidak bisa teraplikasi dalam waktu dekat, pasalnya kompleksitas permasalahan di sektor ini masih sangat banyak.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar mengungkapkan inseminasi buatan yang dilakukan pemerintah provinsi tentu akan berimplikasi pada upaya pemenuhan kebutuhan daging di Sulsel. Metode ini diaggap lebih murah dan efisien dibandingkan harus melakukan penambahan ternak yang biasa dikirim dari NTB.

Jika pemenuhan daging bisa terpenuhi, maka diproyeksi akan lebih mudah meyakinkan para penanam modal untuk berinvestasi pabrik pengolahan daging di wilayah ini.

Namun upaya tersebut nampaknya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya program inseminasi baru dilakukan di satu kabupaten saja dengan lahan yang terbatas. Apalagi produk inseminasi buatan belum diperkenalkan, sehingga belum ada gambaran pasti kapan dan berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan.

"Inseminasi buatan tentu akan mendorong produktivitas daging ternak dan membangun hilirisasi peternakan, tapi belum cukup untuk jangka pendek, Kemungkinan masih akan lama sehingga masyarakat bisa benar-benar yakin," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (17/10/2023).

Di sisi lain, beberapa masalah yang ada di peternakan Sulsel juga mesti dipecahkan terlebih dahulu oleh pemerintah jika ingin hilirisasi peternakan di wilayah ini berjalan lancar. Mulai dari jaminan akan lahan, bibit, hingga pemberantasan hama. Hal ini tentu tidak mudah karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika investasi tersebut dipaksakan, dikhawatirkan beban biayanya justru akan lebih tinggi dan tidak akan menguntungkan.

Oleh karena itu, Anas mengusulkan, jika pemerintah ingin agar penghiliran sektor peternakan berjalan dengan cepat, maka tidak boleh semuanya dibebankan kepada investor. Pemerintah harus turun tangan sendiri, mengeluarkan anggaran sendiri, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

"Kalau memang hilirisasi peternakan dianggap penting dan menjanjikan, ya pemerintah yang harus masuk sendiri melalui BUMN atau BUMD, karena risikonya tinggi. Perbankan pasti juga susah mengucurkan kredit di sektor ini," tuturnya.