Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kendalikan Inflasi, Angkutan Kota di Sulsel Disubsidi Rp2,5 Miliar

Subsidi bagi angkutan BUMN sebesar Rp1 miliar dan non-BUMN sebesar Rp1,5 miliar.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com 14 November 2022  |  17:32 WIB
Kendalikan Inflasi, Angkutan Kota di Sulsel Disubsidi Rp2,5 Miliar
Angkutan bus antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi menunggu penumpang di Terminal Induk Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/5). - Antara/Risky Andrianto
Bagikan

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasi subsidi terhadap penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebesar Rp2,5 miliar sebagai upaya menekan inflasi akibat kenaikan BBM.

Subsidi berupa bantuan keuangan yang diklasifikasikan antara tarif lama dan baru, yang ditujukan ke perusahaan AKDP BUMN maupun swasta. Masing-masing bagi angkutan BUMN bantuannya mencapai Rp1 miliar dan non-BUMN sebesar Rp1,5 miliar dengan dana yang dialokasikan dari APBD Sulsel.

"Misalnya kalau ke Toraja tarif lamanya Rp300 ribu dan setelah kenaikan BBM menjadi Rp400 ribu, maka selisih harga di antara itu yang disubsidi," ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel Muhammad Anis, Senin (14/11/2022).

Subsidi ini dikatakan Anis akan segera terealisasi pada tahun ini. Jika berkemungkinan akan diterapkan pada November ini, namun jika ada kendala maka realisasinya akan diundur hingga Desember 2022.

"Berkisar pada November ini hingga berakhir pada Desember nanti. Untuk PO-nya sendiri belum ada yang didaftar, kami baru mengundang untuk ikut rapat," katanya.

Masing-masing Perusahaan Otobus (PO) diungkapkannya harus memenuhi persyaratan, seperti ada izin operasi, berplat kuning, dan pengendara yang memiliki SIM dan surat mengemudi lainnya.

"Mekanismenya langsung ke PO tetapi didahului Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembayaran dilakukan setelah PO melengkapi berkas dan invoice yang dilaporkan ke Dishub. Setelah itu diperiksa dokumen yang dilaporkan perihal apa manifestnya, di antaranya seperti foto penumpang di atas kendaraan dan lainnya," jelas Anis.

Dia juga memaparkan bahwa pihaknya saat ini tengah menjalankan program pemerintah untuk sosialisasi subsidi terhadap kendaraan bus AKDP. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang beberapa perusahaan angkutan BUMN maupun Non-BUMN dalam penerapan subsidi angkutan dalam rangka menangani masalah inflasi.

Sementara Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan pihaknya sudah memberi perhatian perihal inflasi ini sejak kenaikan BBM lalu. Apalagi secara langsung ada arahan pemerintah pusat untuk menyiapkan 2 persen APBD sebagai bantalan sosial atas dampak inflasi ini.

"Sulsel pun mencoba mengendalikan angka inflasi dengan memberikan subsidi ini. Angkutan darat kita tahu memberi andil cukup besar bagi inflasi Sulsel. Dengan ini kita harap inflasi lebih terkendali," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Inflasi sulsel transportasi Harga BBM
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top