Bisnis.com, MANADO - Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi menilai Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi di tiga sektor untuk dapat dikembangkan dengan memanfaatkan dana desa.
Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyebut terdapat tiga sektor yang menjadi potensi ekonomi bagi suatu desa. Sektor tersebut yaitu, pertanian, perikanan dan pariwisata, yang mayoritas dimiliki oleh banyak desa di Sulawesi Utara. Untuk itu, Wamen mengingatkan agar pemerintah desa di Sulut bekerja lebih baik.
"Masa depan bangsa Indonesia itu di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Itu absolute competitive advantage kita sebagai bangsa. Semua itu ada di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat Sulut harus bisa menjadi salah satu yang terdepan mewujudkan Indonesia maju," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2020).
Dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat desa khususnya yang ada di Sulawesi Utara, Pemprov Sulut melalui Biro Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Provinsi Sulawesi Utara di Ruang F.J. Tumbelaka, Kamis (12/3/2020).
Pada kesempatan itu Arie mengungkapkan dana desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak akan disebut sebagai negara maju jika masih memiliki banyak desa tertinggal.
"Enggak mungkin Indonesia maju tanpa desa maju. Desa maju, Indonesia maju. Kemajuan Desa adalah penanda kemajuan Indonesia," ujarnya.
Baca Juga
Menurut Budi dalam lima tahun terakhir yakni sejak 2015 sampai 2019 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp257 triliun. Sementara, pada 2020 sebesar Rp72 triliun. Rencananya, hingga 2024, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp400 triliun.
"Untuk di Sulawesi Utara, total dana desa dari tahun 2015-2019 sebesar Rp4,75 Triliun. Jadi apa? Jadi jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes (Badan Usaha Milik desa), tambatan perahu, embung, dan sebagainya," ujarnya.
Budi mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara pada 2019 masih memiliki 12 desa dengan status sangat tertinggal dan 321 desa tertinggal. Selebihnya, terdapat 976 desa dengan kategori berkembang dan sebanyak 197 desa maju.
"Belum ada contoh desa mandiri di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa tingkatkan status semua desa di Sulawesi Utara," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E. Kandouw mengungkapkan sebanyak 70 persen masyarakat Sulawesi Utara tinggal di desa. Meski demikian, jumlah pengangguran terbesar justru berada di kota.
Dia menilai dana desa memiliki sumbangsih besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran di desa.
"Setelah dievaluasi, setelah adanya dana desa pengangguran di desa berkurang. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta dengan hormat agar dana desa tahun depan kalau bisa lebih besar dari tahun ini," ujarnya.
Dana desa, lanjutnya, ke depan tidak hanya akan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, namun juga akan menjadi ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah. Steven mengakui, bahwa dana desa sangat membantu pembangunan daerah, karena fiskal di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih tergolong rendah.
"Kalau tidak ada dana desa mau jadi apa. Kita bersyukur dengan adanya dana desa. Tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan," ujarnya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
