Bisnis.com,MANADO - Sektor pertambangan mendominasi aliran investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri Provinsi Sulawesi Utara periode 2019 yang realisasinya berada di atas target pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Frangky Manumpil mengungkapkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp853 miliar pada kuartal IV/2019. Nilai itu berasal dari 98 proyek.
Sementara itu, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp1,00 triliun. Pencapaian itu berasal dari 132 proyek.
Franky mengatakan total aliran investasi Sulut senilai Rp11,56 triliun untuk periode Januari 2019—Desember 2019. Realisasi menurutnya berada di atas target pemerintah pusat sebesar Rp11 triliun dan pemerintah daerah Rp3,75 triliun.
Secara detail, total realisasi investasi Rp11,56 triliun itu terdiri atas PMDN Rp8,259 triliun atau 289 proyek dan PMA Rp3,30 triliun atau 397 proyek.
“Selama tahun 2019, sektor investasi di Sulut di dominasi oleh sektor pertambangan sebesar 48 persen,” jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (6/2/2020).
Baca Juga
Franky menyebut sektor perumahan atau kawasan industri atau perkantoran berada di posisi kedua dengan kontribusi 14 persen. Posisi selanjutnya ditempati sektor listrik atau gas atau air sebesar 13 persen.
Adapun, investasi di sektor konstruksi Sulut tercatat sebesar 10 persen dari total investasi periode 2019. Sektor transportasi atau gudang atau telekomunikasi berada di posisi kelima dengan kontribusi 5 persen.
Dari sisi kabupaten atau kota, investasi terbesar mengalir ke lokasi yakni Kabupaten Bolaang Mongondow 36 persen, Kota Manado 30 persen, dan Kabupaten Minahasa Utara 17 persen.
Franky mengklaim pencapaian realisasi investasi Sulut periode 2019 ditopang sejumlah faktor. Pertama, solidnya pemerintah daerah termasuk kabupaten atau kota.
Kedua, adanya transparansi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam semua sektor. Ketiga, Pemerintah Provinsi memiliki rencana umum penanaman modal (RUPM) sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian.
Keempat, promosi potensi investasi melalui pameran atau media. Kelima, membangun kerja sama dengan pihak negara lain.
Keenam, hubungan pemerintah daerah dengan pelaku usaha yang sangat kondusif.
