Wagub Sulut Lantik Kepala Perwakilan BPKP yang Baru

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik Sofyan Antonius sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut yang baru, menggantikan pejabat lama Kwinhatmaka.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 13 Mei 2019  |  21:00 WIB
Wagub Sulut Lantik Kepala Perwakilan BPKP yang Baru
Tampak depan Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara - Bisnis/Kurniawan A. Wicaksono

Bisnis.com, MANADO—Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik Sofyan Antonius sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut yang baru, menggantikan pejabat lama Kwinhatmaka.

Steven mengharapkan Sofyan mampu menjaga kesinambungan BPKP Sulut dalam pelaksanaan peran pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah di Bumi Nyiur Melambai.

"Saya ucapkan selamat kepada Pak Sofyan Antonius sebagai Kepala BPKP Sulut yang baru. Saya harap kita dapat selalu bekerjasama agar pengelolaan keuangan di Sulut semakin baik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya ujar pelantikan, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (13/5/2019).

Dia juga menyampaikan, Pemprov Sulut menargetkan agar pengelolaan keuangan di Provinsi Sulut, baik di kabupaten dan kota, mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu dapat dicapai dengan kerjasama dan dukungan yang optimal dari BPKP Sulut.

Disamping itu, dia mengingatkan pentingnya peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Karenanya Kandouw meminta Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru dapat meningkatkan kapabilitas APIP di Sulut.

"Aparat APIP mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Semoga Pak Sofyan bisa meningkatkan kemampuan APIP," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto meminta Kepala Perwakilan BPKP yang baru mampu bekerja sama dengan Pemprov Sulut dan berperan aktif dalam penyelenggaraan tujuan pemerintah daerah.

"Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas APIP sehingga peran APIP dapat lebih efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah, berkaitan dengan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah," kata Darmasto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpkp, sulut

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top