Bitung Hadapi Problem Lesunya Industri Pengolahan Ikan

Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendominasi sebagai lokasi investasi industri pengolahan ikan di Indonesia.
Newswire | 20 Februari 2018 21:38 WIB
Pekerja bongkar ikan dari lambung pendingin kapal. - Antara/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, BITUNG—Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendominasi sebagai lokasi investasi industri pengolahan ikan di Indonesia.

"Dari 14 perusahaan perikanan baik skala kecil maupun besar di Indonesia, tujuh diantaranya berada di Kota Bitung," kata Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr Audy Pangemanan di Manado, Selasa (20/2/2018).

Audy mengatakan pertumbuhan ekonomi salah satu kontributornya adalah sektor perikanan di Kota Bitung terdapat 54 perusahaan unit pengolahan ikan baik skala kecil maupun besar.

Sampai tahun 2014, kata Audy industri pengolahan ikan tersebut menyerap 12.848 tenaga kerja atau buruh pabrik.

Juga, katanya, menggerakkan industri penangkapan ikan untuk suplai bahan baku dangan total buruh nelayan atau ABK sebanyak 20.400 orang.

Namun sejak pemberlakuan moratorium izin penangkapan dan larangan transshipment tenaga kerja sektor tangkap berkurang 40 persen. Pengurangan tenaga kerja mulai terasa sejak tahun 2015.

Pengemanan mengatakan bahwa dari peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi perusahaan memiliki fungsi produksi, konsumsi, distribusi sebagai produsen, perusahaan memastikan bahwa barang/jasa yang di produksi dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Sebagai konsumen, katanya, konsumsi perusahaan terkait dengan pengadaan bahan dan alat yang akan di gunakan dalam proses produksi, termasuk pembelanjaan biaya tenaga kerja melalui pembayaran gaji karyawan sebagai produsen.

Perusahaan mengadakan aktivitas perdagangan pada setiap fungsi tersebut, dan menjalankan peran sebagai agen pembangunan yaitu membuka lapangan pekerjaan membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemanfaatan daerah, agar semakin berdaya saing dan mendorong perputran ekonomi daerah.

"Perputaran ekonomi tersebut menempatkan perusahaan pada posisi dan peran dalam penanganan kemiskinan, dengan demikian semakin banyak aktivitas perusahaan dalam menyerap SDA atau komoditas dan SDM suatu daerah serta pembangunan infrastruktur," katanya.

Maka semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah tersebut untuk itulah pemerintah daerah harus terus mendorong pertumbuhan dan percepatan kegiatan berusaha di daerah melalui inovasi pelayanan investasi yang ramah, murah, cepat, transparan dan efisien.

Pangemanan berharap dalam program pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat adalah subyek sekaligus menjadi obyek pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial.

Sumber : Antara

Tag : infras, infras
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top