Bisnis.com, MAKASSAR - Kalangan pelayaran niaga mengusulkan relaksasi aturan penggunaan alat bongkar muat pada Terminal Curah Pelabuhan Makassar guna mendukung efesiensi biaya yang dikeluarkan operator kapal.
Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Makassar Zulkifli Syahril mengatakan relaksasi aturan itu berupa bisa pemberian alternatif bagi kapal untuk menggunakan ship crane dalam melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Curah.
Dengan alternatif tersebut, lanjut dia, efesiensi maupun produktivitas bongkar muat curah di Pelabuhan Makassar akan lebih optimal serta menjadi instrumen insentif bagi pengguna jasa kepelabuhaanan.
"Dalam waktu dekat, kami bersama otoritas pelabuhan akan menggelar pertemuan sekaligus evaluasi bersama terhadap aturan wajib HMC di Terminal Curah," katanya usai Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Makassar, Kamis (19/10/2017).
Sekedar diketahui, Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar sebelumnya telah menerbitkan aturan wajib penggunaan Harbour Mobile Crane (HMC) bagi kapal yang bersandar di Terminal Curah Pelabuhan Makassar.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala OP Utama Makassar No.6/2017 yang juga melarang secara penuh penggunaan ship crane untuk kegiatan bongkar muat di Dermaga 150 Pelabuhan Makassar yang telah dideklarasikan menjadi Terminal Curah.
Menurut Zulkifli, aturan tersebut berimplikasi terhadap biaya operasional kapal yang sebelumnya lebih cenderung menggunakan crane kapal (ship crane) untuk kegiatan bongkar muat curah di Pelabuhan Makassar.
Sesuai dengan estimasi, penggunaan crane darat atau HMC milik Pelindo IV selaku operator Pelabuhan Makassar bisa menaikkan biaya operasional hingga 25% jika dibandingkan dengan penggunaan ship crane.
"Biaya operasional bongkar muat akan bertambah, karena memakai crane darat [HMC], tarifnya akan berbeda dengan ship crane yang memang menjadi tanggungan pemilik kapal," urai Zulkifli.
Adapun relaksasi yang bakal diusulkan INSA Makassar, komposisi penggunaan HMC hanya satu unit sedangkan selebihnya tetap ship crane sehingga orientasi produktivitas bongkar muat curah tetap tercipta.
Sebagai informasi, Pelindo IV menempatkan dua unit HMC di Terminal Curah Pelabuhan Makassar sejalan dengan deklarasi peruntukan khusus curah di Dermaga 150 dengan kedalaman kolam 16 meter.
Sebelumya, Kepala OP Utama Makassar Rahmatullah mengatakan aturan tersebut dimaksudkan meningkatkan produktivitas bongkar muat curah di Pelabuhan Makassar sekaligus mengoptimalkan HMC terpasang milik Pelindo IV.
“Tentu akan ada kenaikan produktivitas bongkar muat curah. Kami berharap penerapan aturan ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” katanya.
Adapun, penerapan aturan tersebut secara efektif mulai diberlakukan mulai 1 Oktober 2017 dengan evaluasi akan dilakukan secara berkala oleh OP.
Rahmatullah menambahkan estimasi kenaikan produktivitas bongkar muat curah kering di Pelabuhan Makassar melalui aturan tersebut bakal menyentuh hingga dua kali lipat.
Dia mengasumsikan volume bongkar muat komoditas curah kering yang sebelumnya menggunakan crane kapal maupun PBM swasta hanya pada kisaran 5.000 ton per hari.
Bila memanfaatkan HMC milik Pelindo IV selaku operator Pelabuhan Makassar, imbuhnya, volume bongkar muat komoditas curah kering bisa mencapai 9.500 ton per hari.
