Bisnis.com, MAKASSAR - BNI Wilayah Makassar memproyeksikan penyaluran kredit produktif tumbuh pada level 15% pada tahun ini dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang bakal berefek pada industri di wilayah operasional.
Head of Business Banking BNI Makassar Faisal Arief Setiawan mengemukakan, 2017 bakal menjadi tahun penuh tantangan bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis sehingga berefek pada permintaan kredit produktif.
Kendati demikian, tren positif pada sejumlah sektor utama yang terus mencatatkan pertumbuhan menjadi katalis bagi perseroan dalam menjaga performa penyaluran kredit di Wilayah Makassar yang mencakup Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku tetap berada pada level dua digit.
"Sektor utama di Wilayah Makassar yang paling tinggi menyeraap kredit produktif, yakni perdagangan, juga di sektor konstruksi dan manufaktur. Secara keseluruhan, kami berharap bisa tumbuh sekitar 15% dari tahun lalu," katanya kepada Bisnis, Minggu (8/1/2016).
Proyeksi pertumbuhan tersebut cenderung konservatif jika dibandingkan dengan performa penyaluran pinjaman produktif yang disalurkan perseroan untuk Wilayah Makassar pada tahun lalu yang mencapai 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada 2016, jumlah baki debet kredit produktif BNI Wilayah Makassar sebesar Rp6,3 trilun, sedangkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp5,2 triliun yang terserap pada segmen menengah dan kecil.
"Pertumbuhan penyaluran kredit produktif BNI Wilayah Makassar pada tahun lalu, bahkan di atas rat-rata perbankan nasional," katanya.
Sebelumnya, perseroan juga telah menjalin kerja sama strategis dengan Pemprov Sulsel untuk lebih menggenjot penyaluran kredit produktif di daerah tersebut.
Kerja sama berorientasi pada hilirisasi industri dengan mendukung pengembangan pelaku UMKM berbasis agroiindustri untuk melakukan kegiatan produksi yang memiliki nilai tambah ekspor.
Pemimpin BNI Wilayah Makassar Slamet Djumantoro mengatakan, ruang lingkup kerja sama tidak hanya berfokus pada hilirisasi sektor agroindustri dan pertambangan, tetapi juga mencakup peningkatan SDM serta fasilitasi promosi produk UKM.
"Jadi kami tidak hanya menyalurkan pinjaman untuk hilirisasi kepada UKM, namun juga pendampingan secara berkelanjutan hingga kerja sama dalam bidang penelitian, modernisasi alat produksi serta mendorong serifikasi produk yang dihasilkan," paparnya.
Penyaluran kredit akan mengacu pada data pelaku UKM yang diusulkan Pemprov Sulsel untuk kemudian dilakukan verifikasi kelayakan sebagai debitur dan tetap mempertimbangkan jaminan garansi dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, terdapat sejumlah fasilitas kredit modal kerja yang bisa disalurkan perseroan melalui program tersebut dengan plafon maksimal hingga Rp100 miliar jika potensi dan kapasitas bisnis UKM dinilai layak.
"Ada beragam opsi kredit yang bisa kami salurkan melalui kerjasama ini,mulai dari KUR hingga kredit produktif lainnya yang dikhususkan bagi pelaku UKM."
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
_(1).jpg?w=184&h=104)
