Rancangan Percepatan Hilirisasi Perikanan Sulsel, Berikut Strateginya

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan segenap regulator bidang ekonomi keuangan yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyusun rekomendasi strategis sebagai upaya akselerasi sektor perikanan di wilayah ini. Salah satu usulannya adalah percepatan pengembangan industri hilir.

Hal ini mengingat sektor perikanan memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan ekonomi di Sulsel dan masih memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan termasuk hilirisasinya. 

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Ricky Satria mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan permasalahan dan kendala yang menghambat sektor perikanan selama ini. Dari pemetaan tersebut dirancanglah sebuah rekomendasi yang implementatif dan do-able untuk dilakukan pengembangan.

Sektor perikanan di Sulsel saat ini, berdasarkan rekomendasinya, butuh diakselerasi dengan mendorong percepatan hilirisasi yang melibatkan berbagai pihak secara end-to-end. Kemudian dibarengi dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam pengelolaan cold storage.

Selain itu, pemerintah bersama dengan semua stakeholder yang berwenang perlu melakukan diversifikasi pasar dan sertifikasi produk ekspor, agar ekosistem perikanan di wilayah ini bisa terarah dengan baik.

Kemudian perlu ada dorongan peningkatan pemanfaatan digitalisasi bank untuk transaksi, misal melalui QRIS, maupun pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan mobile banking, agar melancarkan transaksi bagi pelaku UMKM.

"Semua strategi ini tentu juga perlu didukung dengan kecukupan energi dan kelancaran bahan bakar supaya pengembangannya berjalan maksimal," ungkapnya melalui keterangan resmi, Sabtu (19/10/2024).

Sementara Kepala Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengungkapkan pengembangan industri hilir perikanan di Sulsel sebaiknya berbasis sumber daya alam atau SDA. Maka dari itu perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitasnya.

"Peningkatan produktivitas ini bisa menggunakan metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD, terus didukung oleh penghapusan praktik-praktik rentenir melalui program PHINISI yang dijalankan di Sulsel," tuturnya.