Kawasan Industri Makassar Didorong Gaet Investor

Bisnis.com, MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mendorong kolaborasi PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) untuk meningkatkan pelayanan dan menjadi magnet investasi.

Bahtiar saat berkunjung ke KIMA Makassar, Rabu (25/10/2023), juga mendorong agar tumbuh kawasan industri lainnya, terutama di daerah yang memiliki pantai serta pelabuhan barang dan kontainer. Kawasan industri juga terhubung dengan jalur transportasi seperti kereta api.

"Pelayanan merupakan bagian dari bisnis KIMA. Untuk itu kita mendorong agar menjamin ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung seperti, listrik, air dan jalannya serta jaminan keamanan," ujarnya.

Ia berharap, kawasan KIMA di Maros dapat secepatnya hadir. Demikian juga, hadir pabrik yang mendukung program pemerintah daerah seperti ketahanan pangan untuk pengelolaan budi daya pisang.

"Ini semangatnya agar dapat menyerap tenaga kerja kita di Sulsel," ujarnya lagi.

Direktur Utama KIMA Alif Abadi menjelaskan, PT KIMA memiliki visi menjadi perusahaan pengelolaan kawasan yang smart, modern dan green dengan output terbesar.

Sedangkan, misinya menciptakan green area industry yang bermutu dan terjangkau, mewujudkan pelayanan dan inovatif kepada investor, mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi kawasan berbasis digital, merealisasikan kemudahan kawasan industri melalui kolaborasi dengan pihak berkepentingan.

"Kami juga bersinergi dengan perusahaan BUMN lain untuk mewujudkan kawasan industri yang berdaya saing tinggi dan berstandar internasional," katanya pula.

Saat ini, KIMA memiliki beberapa bisnis, di antaranya penyewaan kaveling industri siap bangun, penyewaan gudang dan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP), pengelolaan limbah B3, pengelolaan depo kontainer, manajemen logistik, dan gudang konsolidasi.

Adapun luasan lahan PT KIMA di Makassar 340,42 hektare, sedangkan ekspansi kawasan di Maros direncanakan 300 hektare.

Berdasarkan data PT KIMA, 30 persen saham dimiliki pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Makassar sebesar 10 persen.