Jumlah Desa Sangat Tertinggal di Sulsel Turun Jadi 11 Desa

Penurunan jumlah desa sangat tertinggal di Sulsel ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat desa.

Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com

Kamis, 14 Juli 2022 | 15:06

Foto suasana Desa Patikalain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (13/7/2022). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa sebesar Rp34,74 triliun atau 51,35 persen dana desa telah tersalurkan ke rekening kas desa yang tersebar di 73.255 desa atau 98 persen dari total 74.961 desa di Indonesia, dimana dana desa pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang sebesar Rp28,59 triliun./Antara-Bayu Pratama S.

Bisnis.com, MAKASSAR - Jumlah desa sangat tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penurunan di tahun ini menjadi 11 desa. Setelah sebelumnya pada 2021, desa sangat tertinggal tercatat ada 38 desa.

Sebanyak 11 desa tersebut berada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Pinrang ada empat desa, Tana Toraja ada satu desa, dan Toraja Utara ada lima desa. Di Pinrang beberapa desa sangat tertinggal meliputi Desa Basseang, Desa Kariango, Desa Lembang, dan Desa Letta di Kecamatan Lembang. Sementara di Tana Toraja hanya Desa Sandana di Kecamatan Bittuang.

Sedangkan Toraja Utara meliputi Desa Simbuang Batutallu, Desa Baruppu Benteng Batu, Desa Baruppu Parodo, Desa Baruppu Utara, Desa Talimbang, dan Desa Sa'dan Ulusalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh Saleh mengatakan penurunan jumlah desa sangat tertinggal di Sulsel ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat desa.

Menurutnya, capaian ini menunjukkan program pemberdayaan desa berjalan dengan baik dalam satu tahun ini. "Kita bisa menaikkan Indeks Desa Membangun (IDM) kita di Sulsel. Program kegiatan yang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa jalan dengan baik," katanya.

Saleh mengungkapkan, pihak Pemprov Sulsel mengambil peran mengintervensi pemerintah desa dan daerah dalam setahun ini. Hal itu ditandai dengan penerapan Perda No 9/2019 tentang percepatan pembangunan desa dan ditindaklanjuti Pergub No.7/2022 tentang program kegiatan percepatan pembangunan desa.