Pemkot Makassar Belum Bahas Juknis Pembukaan Bioskop

Bisnis.com, MAKASSAR - Rencana pembukaan bioskop tampaknya belum mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kota Makassar. Ketua Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 Kota Makassar Muhammad Sabri mengatakan Pemkot Makassar belum membahas soal rencana tersebut.

Saat ini lanjut Sabri, Pemkot Makassar masih fokus membahas soal teknis pelaksanaan resepsi pernikahan atau acara yang mengambil tempat pelaksanaan di hotel dan gedung pertemuan.

"Kami tidak akan membuat dikotomi antara kesehatan dan ekonomi karena sama-sama penting. Apalagi pemerintah pusat juga mulai fokus pada pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Sabri, Rabu (2/9/2020).

Meski begitu untuk rencana operasional bioskop memang belum membahas secara spesifik petunjuk teknis atau juknis. Menurut Sabri, Pemkot Makassar tak ingin buru-buru membuka bioskop. Sebab melihat situasi perkembangan kasus Covid-19 di Makassar saat ini.

Tim Gugus Tugas Covid-19 Makassar kata dia tak ingin mengambil risiko dengan mengambil langkah terlalu cepat. Dikhawatirkan, pembukaan bioskop justru akan menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 baru di Makassar.

"Jangan sampai seperti yang terjadi di Jakarta. Berani membuka bioskop ternyata kembali lagi seperti semula. Kita tidak mau begitu," kata Sabri.

Isyarat lain sebelumnya ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menanggapi wacana pembukaan bioskop di Makassar. Ia bahkan mengatakan, rencana itu sedang dikaji oleh Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Menurut Nurdin, bioskop menjadi salah satu sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, sejak merebaknya virus Corona ini, pemerintah menutup operasional bioskop termasuk di Sulsel. Hal itu sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

"Semua tergantung kesiapan penyelanggara atau operator bioskop, termasuk melakukan pengajuan pembukaan," ungkap Nurdin.

Nurdin mengisyaratkan, pihaknya akan menunggu kesiapan pengelola yang ingin membuka kembali bioskopnya. Pihak kata dia harus menyampaikan kesiapan serta wajib memenuhi sejumlah prasyarat.

Adapun syarat yang dimaksud adalah penerapan protokol kesehatan. Misalnya, dengan memastikan menjaga jarak di dalam ruangan agar tidak ada peluang untuk memunculkan klaster baru dan kesiapan hand sanitizer atau tempat cuci tangan.

"Tetapi, saya berharap satu kali kita buka, betul-betul dijaga amanah pemerintah ini. Jangan sampai ada klaster dan harus kita tutup," jelas Nurdin.