Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Aturan Baru Keluar dan Masuk Makassar, Surat Keterangan Bebas Covid-19 Tak Wajib Lagi

Warga yang ingin keluar atau masuk Kota Makassar kini tidak lagi wajib mengantongi surat keterangan bebas Corona Virus Disease atau Covid-19.
Sitti Hamdana R
Sitti Hamdana R - Bisnis.com 04 Agustus 2020  |  15:56 WIB
Ilusrasi-Petugas medis menujukkan alat rapid test saat rapid test massal di pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. - ANTARA/Darwin Fatir.\n\n
Ilusrasi-Petugas medis menujukkan alat rapid test saat rapid test massal di pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. - ANTARA/Darwin Fatir.\\n\\n

Bisnis.com, MAKASSAR - Warga yang ingin keluar atau masuk Kota Makassar kini tidak lagi wajib mengantongi surat keterangan bebas Corona Virus Disease atau Covid-19 seperti yang berlaku sebelumnya.

Ketua Satgas Penegakan Pengendalian Covid-19 Kota Makassar Muh. Sabri mengatakan bahwa pos penjagaan batas kota tetap beroperasi dan pengetatan ditekankan pada penggunaan masker.

"Bagi warga daerah lain yang ditemukan tidak memakai masker ingin masuk ke wilayah Kota Makassar, akan diminta untuk putar balik. Sementara warga Makassar yang tidak memakai masker kita beri sanksi dan rapid test ditempat," terangnya, Selasa (4/8/2020).

Muh Sabri menjelaskan saat ini ada enam kecamatan yang belum maksimal dalam melakukan penanganan  khusus untuk menekan episentrum penyebaran covid 19 di wilayah kota Makassar.

"Dari pantauan anggota kami dilapangan masih ada beberapa kecamatan yang belum menerapkan aturan protokol seperti  tidak menyediakan alat cuci tangan di fasilitas umum serta masih banyak warganya  yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas," ucap sabri dihadapan peserta rapat evaluasi.

Sehingga kata Sabri dari pantauan anggotanya ada 6 Wilayah kecamatan yang perlu diintervensi untuk  dijadikan evaluasi penanganan episentrum covid 19 karena sampai saat ini tingkat penyebarannya masih diatas dari 5 persen 

"Mestinya penyebarannya harus dibawah 5 persen kalau diatas 5 persen artinya penangan diwilayah dianggap tidak serius oleh pemerintah. Untuk kita akan berdayakan tenaga kontrak diwilayah kecamatan masing masing mengedukasi warganya terkait  protokol kesehatan," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

makassar
Editor : Amri Nur Rahmat
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top