Menteri KKP Isyaratkan Izinkan Kembali 'Transhipment'

Masalah yang dihadapi industri perikanan di Kota Bitung salah satunya terkait penangkapan ikan.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  17:43 WIB
Menteri KKP Isyaratkan Izinkan Kembali 'Transhipment'
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di sela-sela apel siaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020). - Bisnis

Bisnis.com, BITUNG — Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki strategi untuk mendorong industri perikanan, khususnya di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang mengalami masalah keterbatasan bahan baku.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah industri pengolahan ikan yang ada di Kota Bitung, Senin (17/2/2020). Dalam kesempatan itu, pihaknya menemukan pabrik yang sudah tidak lagi beroperasi untuk menekan biaya.

Padahal, Edhy menyebut ada potensi produksi perikanan hingga 3.500 ton di Kota Bitung. Jumlah itu menurutnya harus segera dihidupkan dan diperbesar.

“Ini harus dibantu, masalah utamanya bahan baku. Saya sudah punya strateginya, saya minta mereka sabar tidak lama lagi intinya di regulasi,” jelasnya, Senin (17/2/2020).

Dia membeberkan masalah yang dihadapi industri perikanan di Kota Bitung salah satunya terkait penangkapan ikan. Sebelumnya, perusahaan penangkapan ikan diperbolehkan menangkap dengan kapal buatan luar negeri.

“Kalau mau tiba-tiba cari kapal dalam negeri mereka juga susah butuh investasi tambahan,” ujarnya.

Selain itu, Edhy mengungkapkan sebelumnya perusahaan penangkapan ikan menggunakan kapal kecil kemudian ada kapal tramper atau angkut di tengah laut. Skema itu biasanya digunakan untuk mengangkut ikan tetapi kemudian dilarang.

“Ini juga harus diluruskan karena yang paling penting kapal transhipment di tengah laut baliknya ke Indonesia lalu ada laporan pajaknya serta laporannya dapat ikan berapa,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini kebijakan terkait permasalahan itu tengah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan dan berada dalam tahap finalisasi. Pihaknya berharap akan ada keputusan dalam waktu dekat.

“Apa yang menjadi masalah mereka ini kan bahan baku intinya jadi kalau ada bahan baku mereka jalan,” paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Bitung Maximilian Jonas Lomban mengatakan industri perikanan di wilayahnya mengalami kendala kurangnya bahan baku. Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung optimistis kondisi akan membaik sejalan dengan sejumlah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Maximilian mengklaim salah satu kebijakan yang sudah dirasakan manfaatnya yakni pemangkasan perizinan. Proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat selesai dalam satu hari.

Dia menyebut sektor perikanan berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bitung. Pasalnya, lini itu berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap perekonomian.

“Jadi, kalau perikanan bangkit, pariwisata jalan, saya yakin dan percaya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen—10 persen dengan demikian masyarakat bisa menikmati kesejahteraan,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perikanan, sulut

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top