Sulsel Optimistis APBN Terserap 15 Persen di Awal Tahun

Bisnis.com, MAKASSAR — Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulsel optimistis serapan APBN bisa mencapai target 15 persen pada awal tahun ini atau triwulan pertama 2020. Tercatat hingga saat ini, serapan anggaran masih berada di angka 3,1 persen dari total pagu Rp20 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulsel Sudarmanto menyatakan serapan 3,1 persen itu didominasi oleh serapan satker di Kota Makassar. Kendati saat ini serapan belum sampai 5 persen, namun pihaknya tetap optimistis mampu mencapai 15 persen di TW I/2020.

Optimisme itu seiring dengan persiapan lelang proyek yang sudah berjalan. Terlebih, atas perintah Presiden Joko Widodo, kementerian sudah meminta satker masing-masing melakukan percepatan pelaksanaan program.

"Sampai saat ini masih 3,1 persen dari total pagu hampir Rp20 triliun. Tapi persiapan lelang sudah mulai semua, bahkan sudah ada yang lelang dan Februari sudah bisa dimintakan uang muka," ungkapnya pada Rakorda Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2019, sekaligus pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM, di Aula GKN II Makassar, Kamis (13/2/2020).

Terkait pelaksanaan Rakorda PA Semester II 2019 dan pencanangan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, Sudarmanto mengaku, tujuan acara ini untuk menegaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Sulsel berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Disamping itu, acara ini juga merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama 2019.

"Kami memastikan seluruh satuan kerja pengelola APBN melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun 2020," jelas Sudarmanto.

Ia juga menjelaskan, berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan, yang telah diimplementasikan untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

Di antaranya kenaikan gaji pokok pegawai dan pensiunan, pembayaran THR dan Gaji ke-13, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Piloting SAKTI, hingga Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2019.  (K36)