Pemekaran Luwu Tengah Bakal Diajukan ke Presiden

Bisnis.com, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Bupati Luwu Basmin Mattayang berencana akan mengajukan diskresi atau kebebasan atas penentuan nasib sendiri wilayah Luwu Tengah untuk menjadi daerah otonom.

Keputusan itu disepakati kedua pihak berdasarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan pemerintah pusat mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan memekarkan wilayah Luwu Tengah menjadi kabupaten.

Nurdin Abdullah mengatakan Kabupaten Luwu memiliki wilayah yang cukup luas yang tergolong dalam Walmas atau Walenrang dan Lamasi. Di mana wilayah Walmas mencakup enam kecamatan. Untuk mencapai wilayah Walmas dari ibu kota kabupaten kata dia, membutuhkan jarak tempuh yang cukup lama.

"Dari ibu kota kabupaten ke wilayah Walmas itu cukup jauh, sehingga pelayanan masyarakat tentu tidak maksimal," kata Nurdin saat melakukan kunjungan di Luwu Raya, Kamis (21/11/2019).

Ia meyakini, pemekaran wilayah Luwu Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat daerah tersebut. Olehnya itu, Gubernur Nurdin bersama Bupati Luwu Basmin Mattayang sepakat untuk meminta diskresi kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menentukan nasib pemekaran wilayah Luwu Tengah.

Nurdin memastikan secepatnya rencana tersebut bisa segera diputuskan agar masyarakat di daerah itu tidak lagi kesulitan untuk menerima pelayanan, baik layanan pemerintahan maupun kesehatan. Diharapkan pula agar seluruh pihak tidak berlebihan menyikapi langkah Gubernur Nurdin bersama Bupati Basmin mengajukan usulan kepada presiden.

"Saya kira kita tidak perlu berlebihan menyikapi ini, yang pasti kita punya niat baik untuk mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden," ungkap Nurdin.

Apalagi sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah menyampaikan wacana mengenai kesempatan Luwu Tengah menjadi wilayah otonom. Hal itu menurut Nurdin, setidaknya menjawab harapan tentang keinginan besar Luwu Tengah menjadi daerah otonom.