Pemprov Gorontalo Tingkatkan Pengendalian dan Pengawasan Berbasis Teknologi

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan proses pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mampu mengaplikasikan kecanggihan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 31 Juli 2019  |  00:56 WIB
Pemprov Gorontalo Tingkatkan Pengendalian dan Pengawasan Berbasis Teknologi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Ricky Perdana Gozali (kanan) bersama dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (kiri) menghadiri pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Senin (7/1/2019). - Bisnis/Lukas Hendra

Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan proses pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mampu mengaplikasikan kecanggihan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.

“Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dikutip dari siaran pers, Selasa (30/7/2019).

Dia mengatakan, proses pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo sudah aplikasi SIRRBIA. Aplikasi milik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko pada Organisasi Perangkat Daerah dan menentukan rencana tindak pengendalian.

Pengendali Teknis Itjen Kemendagri Tumonggi Siregar mengapresiasi hal itu. Menurutnya, secara nasional penggunaan aplikasi tersebut belum berjalan sempurna. Masih banyak Inspektorat di provinsi lain yang hanya melakukan tugas sebatas pemeriksaan tanpa menggunakan SIRRBIA.

“Pengendalian dan pengawasan di Provinsi Gorontalo sudah sangat maju, apalagi APIP Gorontalo sudah berada pada level tiga, ini luar biasa. Gorontalo sudah berhasil membangun pengendalian terhadap OPD melalui aplikasi SIRRBIA, ini patut saya beri acungan jempol,” ujarnya.

Dia menambahkan, sasaran pengawasan Itjen Kemendagri di Provinsi Gorontalo meliputi OPD yang menangani bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, pajak, dan retribusi. Itjen juga akan mengawasi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.

“Tujuan pengawasan ini untuk membangun pengendalian terhadap risiko yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gorontalo

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top