Pemprov Sulut Matangkan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar

Pemprov Sulut melakukan pembahasan final terkait basis data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang diharapkan dapat mengoptimalkan program dan kegiatan pemerintah di daerah tersebut.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 10 Juli 2019  |  17:14 WIB
Pemprov Sulut Matangkan Basis Data Pulau-pulau Kecil Terluar
Dua prajurit Korps Marinir berpatroli di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Pulau Miangas merupakan pulau terdepan bagian utara Indonesia. - Antara/Monalisa Jingga

Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembahasan final menyangkut basis data Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang diharapkan dapat mengoptimalkan program dan kegiatan pemerintah di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin rapat tersebut. Dia mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar pemantauan terhadap kondisi di daerah PPKT dapat terpantau dengan baik.

“Penyusunan data base pulau-pulau kecil terluar merupakan langkah maju untuk memperoleh kondisi eksisting 37 desa yang terdapat di sembilan pulau terluar berpenghuni yang menyangkut kondisi infrastruktur fisik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan,” ujarnya dikutip dari siaran pers pada Rabu (10/7/2019).

Edwin menuturkan basis data pulau-pulau kecil terluar juga akan memberikan informasi terkait kondisi suatu daerah dan permasalahan yang ada. Hal itu, lanjutnya, berkaitan dengan kondisi keberdayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya di sana.

Dia menerangkan pulau terluar identik dengan daerah kategori 3T yaitu: Terluar, Tertinggal dan Terpencil. Menurutnya, kesulitan akese dan pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat di sana harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pemangku kepentingan.

“Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita yang ketiga Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” tuturnya.

Dia mengharapkan seluruh kepala desa terlibat aktif sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan di wilayah masing-masing. Hal ini, menurut dia, akan memperkuat desa di pulau kecil terluar.

Edwin menambahkan basis data PPKT juga harus berkualitas agar dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan terkait alokasi program dan kegiatan pemerintah. Basis data, lanjutnya, akan membuat program lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sulut Djemi Gagola menerangkan penyusunan ini dimulai dengan melakukan pembahasan terakhir draft database PPKT setelah disusun oleh petugas pendata dan para kepala desa PPKT.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sulut, miangas

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top