Bisnis.com, MAKASSAR -- Kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat selama Ramadan membuat pemerintah melakukan sejumlah stimulus untuk tetap menjaga pasokan dan stabilitas harga. Misalnya saja dengan menggelar pasar murah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Bersama tim penggerak PKK pasar murah bertajuk "Peduli Rakyat" juga menyediakan 9.400 paket sembako gratis. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, pembagian paket sembako gratis diberikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Pasar murah Peduli Rakyat ini kami buka 8 di Sulsel, khususnya di Makassar. Di pasar murah ini melibatkan dinas terkait, BUMN, dan sejumlah perbankan," kata Nurdin, Kamis, (16/5/2019).
Adapun paket sembako gratis yang didistribusikan dari 2 kg beras, 2 kg gula pasir, 2kg terigu, 2 liter minyak goreng, 2 kaleng susu, mentega 3 pouch, dan 1 kaleng biskuit 1 kaleng. Nurdin menyatakan, distribusi paket sembako gratis baru dilakukan Pemprov Sulsel di tahun ini.
"Kami mengapresiasi, paket tersebut atas partisipasi beberapa perusahaan jasa, perbankan, BUMN, dan perusahaan swasta," jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah menambahkan, pasar murah yang dibuka di Gedung Balai Kartini, Jalan Masjid Raya akan digelar hingga 18 Mei 2019. Menurutnya, penyelenggaraan pasar murah kebutuhan pokok ini dipandang penting dan strategis.
Bulan Ramadan kata Hadi, merupakan momentum untuk mendekatkan Pemprov Sulsel dan stakeholder dalam membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok selama puasa dan menjelang idul Fitri 1440 Hijriah.
"Untuk barang pokok di pasar murah ditawarkan dengan harga rerata 65% lebih murah dari dari harga pasaran. Jumlah paket yang disubsidi sebanyak kurang lebih 10.000," kata Hadi.
Dengan adanya pelaksanaan pasar murah ini, Hadi menjamin keamanan stok bahan pangan di Sulsel, misalnya saja beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, susu, mentega, telur, daging sapi, dan beberapa bahan pokok lainnya.
Hadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi melalui pertemuan dengan instansi terkait, dunia usaha, perbankan, dan bupati atau wali kota dalam rangka memastikan kelancaran arus distribusi dan kebutuhan pokok.
"Kami juga proaktif melakukan pengecekan langsung ke pasar-pasar tradisional serta membentuk posko bahan pokok pada dinas perdagangan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi," jelas Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
