Bisnis.com, MANADO— Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 75,76, menempati peringkat ke-12 secara nasional, dan menjadi yang tertinggi se-Sulawesi. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.
Nilai IDI Sulut 2017 juga tercatat melampaui IDI nasional sebesar 72,1%. Sementara bila dibandingkan dengan provinsi tetangga di Sulawesi, nilai IDI Sulut 2017 menempati urutan pertama, diikuti oleh Gorontalo yang tercatat sebesar 73,92.
Sementara provinsi lainnya seperti Sulawesi Selatan 70,79, Sulawesi Tengah 69,79, dan Sulawesi Tenggara 68,51.
Ateng Hartono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut menjelaskan, IDI merupakan indikator demokrasi yang dinilai dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokratik. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dimanika situasi demokrasi di Sulut.
Untuk mengukur IDI Sulut, pihaknya menggunakan beragam metode, mulai dari mengumpulkan data dan pemberitaan, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beragam lapisan masyarakat, dan wawancara mendalam.
“Walaupun tinggi, tetapi berdasarkan kondisi tren tiga tahun terakhir, nilai IDI Sulut mengalami penurunan walaupun tipis. Pada 2015 sebesar 79, 2016 76,3. Kalau tidak dijaga, bisa jadi akan menurun,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/8).
Baca Juga
Dari ketiga aspek yang ada, ujarnya, nilai indeks aspek kebebasan sipil di Sulut pada 2017 mengalami penurunan sebesar 5,44 poin menjadi 90,87, sedangkan dua aspek lainnya yaitu hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan masing-masing 1,71 poin dan 1,91 poin menjadi 72,12 dan 62,54.
Dia menambahkan, dari ketiga aspek yang ada, terdapat 11 komponen indikator variabel seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, tingkat partisipasi politik, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, partai politik, birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen.
Dari seluruh indikator yang ada, dua indikator mengalami penurunan yang cukup dalam di Sulut, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat yang turun 38,28 poin menjadi 61,72 dari sebelumnya 100, dan kebebasan berpendapat yang turun 8,3 poin menjadi 68,76 dari sebelumnya 77,06.
“Pada tahun lalu tercatat adanya kekerasan atau ancaman dari pemerintah ataupun kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Ada beberapa demo, kalau damai akan memberikan dampak positif terhadap IDI, sedangkan kalau anarkis memberikan dampak negatif,” ujarnya.
Selain itu, dia menilai peran partai politik sepanjang 2017 belum optimal, terbukti dari skor yang menurun 13,13 menjadi 9,73 dari sebelumnya 22,86. Hal ini disebabkan belum sistematisnya proses kaderisasi partai politik di Sulut.
Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut Frangki Manumpil mengaku bersyukur atas skor IDI Sulut 2017 yang termasuk dalam kategori sedang. Adapun untuk skor IDI pada tahun ini, dia menilai terdapat sejumlah kondisi yang berpotensi mempengaruhi IDI Sulut.
“Tahun ini kita ada pemilu di enam kabupaten/kota secara serentak, tentu ini akan diukur pada tahun depan. Ada gejolak sedikit, tetapi mungkin tidak akan berpengaruh,” jelasnya.
Sejauh ini, pemda juga mencatat telah terjadi sejumlah demonstrasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, serta masalah perizinan OSS [Online Single Submission] yang belum terlaksana secara efektif. Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan mediasi untuk mencari jalan ke luar terhadap permasalahan.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
