Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengajukan masterplan pengembangan Bandara Djalaluddin ke Kementerian Perhubungan untuk menjadi bandara internasional sekaligus bandara embarkasi haji penuh.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah mengadakan rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Joko Sasono di kantor Kemenhub, Senin (13/8/2018).
“Ada beberapa poin yang saya sampaikan, salah satunya agar bandara Djalaluddin Gorontalo dapat dijadikan embarkasi haji penuh. Tentu ini berkaitan dengan status bandara yang harus ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Alhamdulillah, Pak Sekjen mengakomodir dan saat ini sedang mengkaji masterplan bandara,” terangnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/8).
Rusli menjelaskan masterplan tersebut memuat rencana jangka panjang pengelolaan bandara, salah satunya menambah panjang dan lebar landasan sesuai dengan standar internasional. Saat ini, landasan di bandara itu baru memiliki luas 2.500 meter×45 meter dari yang seharusnya 3.000 meter×60 meter.
“Peningkatan status juga penting untuk meningkatkan destinasi wisatawan mancanegara. Hal ini untuk mendorong program unggulan kita salah satunya pariwisata yang mendunia,” lanjutnya.
Selain meningkatkan status bandara Djalaluddin, gubernur juga meminta agar anggaran pembangunan Bandara Perintis Pohuwato dapat terus dimaksimalkan dengan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah menganggarkan Rp30 miliar untuk akses jalan masuk serta pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato.
“Saat ini, tinggal menunggu usulan penurunan status lahan yang sebagian masuk sebagai hutan lindung di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dari Kemenhub, tahun ini menganggarkan Rp22 miliar untuk pekerjaan landasan pacu,” tambah Jamal.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
