Bisnis.com, MANADO – Rencana pembangunan Waduk Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terkendala terhambatnya proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai imbas kurangnya sosialisasi kepada warga setempat.
Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Waduk Bulango Ulu di Gorontalo seperti keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (16/10/2017).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai penolakan warga tidak semata-mata mereka tidak menginginkan pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut, namun lantaran persoalan tidak lancarnya sosialisasi.
“Saya tidak menyalahkan masyarakat. Mereka bukannya tidak mau tapi mereka tidak paham, kurang pengertian tentang manfaat dan dampak dari pembangunan waduk ini. Kalau ini sudah disampaikan sejelas-jelasnya bahwa mereka tidak dirugikan dan lain lain pasti mereka mau,” tegas Rusli.
Gubernur Gorontalo dua periode itu ikut menyalahkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) yang menurutnya kurang maksimal membangun koordinasi dari tingkat provinsi hingga camat, kepala desa dan masyarakat.
Menurutnya koordinasi yang lemah menyebabkan upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi rendah.
“Ketika ada program program seperti ini tolong berkoordinasi dengan kami. Koordinasi dengan pemprov, dengan pemkab sampai ke kecamatan dan kepala desa. Jangan turun sendiri-sendiri dengan kacamata sendiri," ujarnya.
Seperti diketahui bahwa proses pembangunan Waduk Bulango Ulu yang merupakan satu dari 245 Proyek Strategis Nasional seperti dalam Perpres No.58/2017 tersebut saat ini sudah memasuki tahapan penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal).
"Memang teknis pembangunannya Balai Wilayah Sungai yang tahu, tapi ketika ketemu masyarakat awam, itu pasti ditolak. Jadi tolong berkoordinasi,” lanjutnya.
Bahkan, Rusli juga mengingatkan kepada BWS Sulawesi II termasuk Balai Wilayah Jalan Sulawesi II untuk melakukan upaya sosialisasi setahun sebelum program berjalan.
Menururnya sosialisasi yang dilakukan berbarengan dengan proses pekerjaan, dinilai tidak akan efektif karena pasti akan mendapat penolakan dan berpotensi justru menghambat pekerjaan.
“Misalnya tahun depan ada perencanaan pekerjaan A, maka tahun ini harus sudah turun sosialisasi. Misalnya lokusnya di Pohuwato, maka bangun komunikasi dengan bupati, kepala dinas termasuk camat dan kepala desa dan intens turun sosialisasi," ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Amran Sulaiman sependapat dengan pernyataan gubernur. Menurutnya, masyarakat Bulango Ulu dan sekitarnya hanya menuntut kejelasan nasib mereka jika benar waduk tersebut akan di bangun.
Mereka ingin memperjelas bagaimana proses ganti rugi, bagaimana dengan rumah, usaha, pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian warga.
“Mereka hanya meminta kepastian gubernur, bagaimana nasib 1900 warga atau sekitar 700 KK yang akan terkena dampak. Mereka bertanya tanya. Ini sebetulnya yang tidak jelas sehingga masyarakat menolak,” terang politikus PDI Perjuangan itu.
