Bisnis.com, MAKASSAR - Integrasi kepesertaan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ke program JKN-KIS secara efektif dilakukan mulai awal bulan depan.
Seiring dengan integrasi tersebut, BPJS Kesehatan bersama dengan Pemkab Gowa tengah merampungkan pendataan penduduk Jamkesda untuk kemudian menjadi peserta JKN-KIS berklasifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Unting Patri Wicaksono mengatakan integrasi itu sekaligus mengaktifkan kepesertaan PBI APBD di Gowa yang sebelumnya terhenti sejak Januari 2017 lalu.
"Saat ini kami masih menunggu jumlah peserta Jamkesda Gowa yang akan dikonversi menjadi peserta PBI program JKN-KIS yang iurannya ditanggung oleh APBD," urainya, Senin (25/9/2017).
Sekedar diketahui, Pemkab Gowa sebelumnya pada awal tahun ini menghentikan kepesertaan PBI program JKN-KIS yang berarti memutuskan integrasi Jamkesda dalam program yang dikelola BPJS Kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan Pemkab Gowa dengan dalih efesiensi anggaran serta guna memastikan program jaminan kesehatan daerah yang telah dijalankan sejak 2009.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, Pemkab Gowa akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan integrasi Jamkesda ke JKN-KIS secara efektif mulai Oktober 2017.
Menurut Unting, keputusan Pemkab Gowa itu juga sesuai dengan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta UU No.24/2011 tentang BPJS.
"Kami targetkan, pendataan dan validasi data penduduk sebagai peserta PBI APBD Gowa sudah dirampungkan sehingga kartu JKN-KIS sudah bisa didistribusikan," katanya.
Dengan demikian, lanjut Unting, seluruh peserta yang terdaftar sebagai PBI APBD sudah bisa memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam program JKN-KIS.
Sesuai dengan data, jumlah peserta JKN-KIS berklasifikasi PBI APBD per Januari 2017 lalu sebanyak 119.000 penduduk yang juga merupakan kategori tidak mampu.
Angka tersebut masih berfluktuasi dengan proyeksi penambahan mengingat pertumbuhan populasi di Gowa termasuk pada segmen keluarga tidak mampu.
Di sisi lain, integrasi tersebut akan memacu rasio kepesertaan program JKN-KIS di Gowa yang turun cukup besar sejak pemutusan integrasi pada awal 2017 silam.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Makassar, peserta JKN-KIS di Gowa per semester I/2017 sebanyak 362.971 penduduk atau 48% dari total populasi di daerah tersebut sebanyak 752.896 penduduk.
Komposisi itu terdiri dari peserta PBI yang ditanggung APBN sebanyak 225.883 penduduk, lalu peserta dengan kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 61.005 penduduk.
Terdapat pula terdapat pula peserta dari kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 62.221 penduduk serta peserta kategori Bukan Pekerja (BP) sebanyak 13.862 penduduk.
Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan pihak telah menginstruksikan seluruh perangkat hingga level kecamatan untuk mempercepat verifikasi data peserta PBI untuk kemudian diserahkan kepada BPJS Kesehatan agar terdaftar sebagai peserta.
"Kami percepat agar pekan ini sudah rampung. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan terus kami lakukan untuk optimalkan integrasi ini," katanya.
Adapun untuk distribusi kartu JKN-KIS untuk peserta PBI APBD dilakukan melaui OPD terkait yakni Dinas Kesehatan bersama dengan pemerintah kecamatan.
Selain itu, optimalisasi OPD lainnya seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil juga dioptimalkan agar integrasi tepat sasaran dan menyentuh peserta.
"Pemantauan juga kami lakukan untuk peserta PBI APBN di Gowa, agar program JKN-KIS berjalan maksimal di daerah ini," tuturnya.
.jpg?w=184&h=104)
