Bisnis.com, MAKASSAR - Pemanfaatan data statistik oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan diklaim telah cukup tinggi sebagai bahan acuan dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan pembangunan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Nursam Salam mengatakan sebagian besar pemda di daerah tersebut bahkan telah aktif melakukan koordinasi dengan badan untuk pemanfaatan data statistik sebagai landasan dalam penerbitan kebijakan.
"Seperti data penduduk miskin maupun ketimpangan yang kami publikasikan, dijadikan sebagai acuan dalam membuat program pengentasan kemiskinan di daerah, termasuk pula evaluasi dari pelaksanaan program," kata dia, Senin (25/9/2017).
Kendati demikian, lanjut dia, implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemda terkadang relatif tidak tercipta sinkronisasi dengan esensi data yang diterbitkan oleh BPS.
Selain itu, permasalahan lainnya yang kerap terjadi adalah pola integrasi data statistik dari BPS maupun pemda berapa terjadi perbedaan yang cukup besar karena dari sisi metodologi yang dilakukan juga berbeda.
Dia mencontohkan, perbedaan paling mencolok terjadi pada perhitungan wisatawan mancanegara yang dilakukan BPS Sulsel dengan pendataan arus kunjungan wisatawan yang dilakukan Dinas Pariwisata setempat.
Nursam menjelaskan, angka yang dirilis oleh BPS selalu berbeda jauh dengan klaim Dinas Pariwisata lantaran mekanisme perhitungan mengacu pada kedatangan wisatawan asing ke Tanah Air melalui pintu masuk Bandara Sultan Hasanuddin.
Sedangkan metodologi yang dilakukan otoritas pariwisata daerah adalah mendata seluruh wisatawan asing yang berkunjung ke Sulsel meskipun sebelumnya telah masuk melalui destinasi lain di Tanah Air.
"Sehingga kami kedepannya juga akan lebih mengintensifkan sistem informasi pembangunan daerah, agar ada sinkronisasi data lalu, alur pemanfaatan data lebih terarah, sehingga menekan potensi informasi data yang tumpang tindih," ujar Nursam.
Menurutnya, hal tersbeut dimaksudkan agar penggunaan data statistik bisa lebih optimal memacu pembangunan dan perekonomian di Sulsel yang saat ini selalu berada di atas rata-rata nasional dengan level 7,5% rerata tahunan.
Sekedar diketahui, data statistik yang rutin dikeluarkan BPS dan menjadi bahan acuan pemda seperti indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, PDRB, angka pengguran, perdagangan luar negeri hingga sensus ekonomi yang dilakukan pula dalam skala nasional.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devy Khadaffi mengatakan data statistik yang dikeluarkan BPS secara berkala menjadi bahan acuan bagi SKPD sektor terkait untuk mengukur efektivitas program yang dilakukan.
"Secara umumnya juga seperti PDRB, karena akan terlihat laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian melihatnya sektor apa saja yang butuh akselerasi," ujarnya.
.jpg?w=184&h=104)
