Bisnis.com, MANADO - Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Triwulan III tahun ini akan mampu tumbuh mencapai kisaran 6,1%, plus minus 0,2% atau mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian Triwulan II/2017 yang sebesar 5,8%.
Deputi Direktur Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Sulut, Buwono Budi Susanto mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Sulut di triwulan II/2017 tidak semulus yang diproyeksikan, meskipun optimisme tetap terjaga dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi Sulut triwulan kedua 2017 tercatat hanya sebesar 5,80% (yoy), mengalami perlambatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu mencapai 6,43% (yoy).
"Kami optimistis, untuk triwulan tiga ini proyeksinya mencapai 6,1% plus minus 0,2%. Lalu pada triwulan keempat mencapai sekitar 6,3% plus minus 0,2%," tuturnya akhir pekan ini.
Buwono optimistis proyeksi itu dapat tercapai lantaran realisasi penyerapan anggaran yang sempat tertunda, yang seharusnya masuk triwulan II/2017, akan masuk pada twiulan III tahun ini, sehingga otomatis akan dapat mendongkrak pertumbuhan.
Selain itu biasanya memang beberapa daerah pada triwulan III hingga triwulan IV mulai terjadi lonjakan penyerapan anggaran seiring adanya pembahasan penetapan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah setempat.
"Jadi percepatan penyelesaian penetapan APBD-P oleh pemerintah daerah, baik eksekutif dan legislatif kabupaten/kota maupun provinsi di Sulut juga akan sangat berpengaruh pada penyerapan, yang pada ujungnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Pasalnya, kebanyakan pengeluaran rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara tergantung kepada pengeluaran pemerintah. "Goverment spending itu menyumbang 35% dari PDRB, di mana terbagi 16% persen dari pemerintah provinsi dan sisanya dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulut," ujarnya.
Namun demikian yang menjadi kekhawatiran pihaknya saat ini adalah sering terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pihaknya mengkhawatirkan hal itu juga dapat mempengaruhi sejumlah kepala daerah lainnya dalam melakukan eksekusi anggaran.
