Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelindo IV memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis perseroan yang menggunakan alokasi anggaran Penyertaan Modal Negara atau PMN dengan melibatkan sejumlah pihak.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan maupun pengembangan pelabuhan strategis kelolaan perseroan yang menggunakan alokasi PMN sudah rampung secara simultan pada tahun depan.
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelindo IV, Farid Padang mengatakan pengetatan pengawasan tersebut meliputi 9 proyek pengembangan pelabuhan yang tersebar di wilayah timur serta termasuk pula mega proyek Makassar New Port (MNP).
“Seluruh proyek ini sangat rentan terhadap suatu pelanggaran, oleh sebab itu pengawalan yang ketat dari berbagai pihak sangat diperlukan. Apalagi, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari program Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi,” ujarnya, Kamis (14/9/2017).
Selain MNP, 9 pelabuhan kelolaan yang menggunakan PMN meliputi Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Manokwari, dan Pelabuhan Bitung.
Menurut Farid, perseroan juga secara berkala melaporkan progres dari seluruh proyek tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan yakni DPR RI, Kantor Staf Kepresidenan, BPKP, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang terdiri dari Kajati dan Kajari, serta seluruh Polda di 9 wilayah proyek PMN maupun MNP.
Selain itu, lanjut dia, perseroan bahkan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara rutin melakukan Pre-Audit, yaitu tahapan aduit yang dilakukan sebelum proyek rampung pada setiap fase yang ditentukan.
Secara kumulatif, konstruksi fisik dari proyek strategis perseroan itu telah mencapai 65% secara rerata dan diproyeksikan rampung pada akhir 2018 sehingga sudah bisa beroperasi pada tahun berikutnya.
Bahkan, urai Farid, terdapat 4 proyek PMN yang bakal rampung pada pada tahun tahun ini, yaitu pengembangan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Jayapura serta Pelabuhan Sorong.
Sekadar diketahui pengembangan kapasitas 9 pelabuhan kelolaan dimaksudkan menjamin konektivitas antardaerah, menjaga kelancaran distribusi barang di wilayah operasional serta menekan disparitas harga barang tidak terlalu tinggi antara Barat dan Timur.
Secara total, dana PMN sebesar Rp2 triliun yang dikucurkan negara diakhir 2015 lalu, dibagi untuk revitalisasi Pelabuhan Bitung sebesar Rp365 miliar, Kendari Rp635 miliar, Tarakan Rp130 miliar, Ambon Rp100 miliar, Ternate Rp100 miliar, Jayapura Rp200 miliar, Sorong Rp270 miliar, Merauke Rp124,50 miliar serta revitalisasi Pelabuhan Manokwari sebesar Rp75,50 miliar.
“Dari 14 kegiatan yang dilakukan di 9 proyek PMN, 12 di antaranya merupakan kegiatan infrastruktur dan dua lagi adalah kegiatan suprastruktur berupa pengadaan alat, dan sebagainya.”
.jpg?w=184&h=104)
