Rencana Mobil Rendah Emisi Dimulai Jenis Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perindustrian menargetkan mobil listrik dapat diproduksi mencapai 20% pada 2025. Sebelum mencapai target tersebut pemerintah akan menggenjot jumlah produksi kendaraan berjenis hybrid.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, menyampaikan pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya untuk mendorong industri otomotif agar terus berinovasi melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kehadiran kendaraan berjenis low carbon emission vehicle (LCEV) yang diwakili oleh mobil listrik dan hybrid.

"Kita sedang bersiap untuk menanti kehadiran mobil listrik pada 2025. Pada tahun tersebut kendaraan [konvensional] akan dibatasi, populasi mobil listrik diharapkan mencapai 20% dari jumlah produksi," kata Airlangga kepada jurnalis, Senin (28/8/2017).

Menurutnya, industri otomotif saat ini sedang dalam masa transisi dari mesin pencetus api konvensional menjadi mobil listrik. Regulasi di beberapa negara sudah semakin ketat mengenai pencemaran udara yang dihasilkan oleh mesin konvensional sehingga para produsen kendaraan sedang mempersiapkan segala inovasinya.

"Sebelum ke mobil full listrik diterapkan, industri otomotif nasional akan didorong untuk segera beralih ke jenis kendaraan hybrid," imbuhnya.

Kendaraan hybrid adalah gabungan dari teknologi mesin konvensional yang memiliki sumber energi minyak dan resource lain yakni listrik. Konsumsi bahan bakar kendaraan berjenis hybrid dinilai lebih ekonomis dengan takaran sekitar satu liter untuk dapat melaju sejauh 40 kilometer.

"Tentu ke depannya kita lihat seberapa besar teknologi [mobil listrik] akan berkembang. Hal ini karena selain mobil listrik yang berkembang, teknologi lain seperti fuel cell juga sedang menjadi fokus utama," imbuhnya.

Dia menambahkan rencana mobil listrik recananya akan segera diproduksi, setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan mulai dibahas dan diselesaikan. Kemenperin juga sedang berupaya untuk menekan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan bea impor sehingga lebih murah dibandingkan dengan mobil mewah dengan mesin konvensional.

"Mobil listrik akan didorong untuk masuk secara keseluran baik itu CBU, IKD, dan CKD. Karena sebenarnya komponen dari mobil listrik lebih simple dibandingkan dengan mesin konvensional," imbuhnya.

Sementara itu, Airlangga menjelaskan untuk menunjang ketersediaan infrastruktur dari mobil listrik hanya diperlukan colokan yang terkoneksi dengan sumber listrik. Jika secara pribadi proses charging (pengisian ulang daya) dapat dilakukan di garasi masing-masing, sedangkan untuk infrastruktur yang disediakan pemerintah akan ada stasiun penyedia listrik umum (SPLU).

Sebelumnya, PT PLN akan menyiapkan 1.000 SPLU guna memfasilitasi pengendara mobil hybrid dan kendaraan listrik. SPLU tersebut akan ditempatkan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau, Muara Bungo, Bengkulu, Lampung, Manado, Gorontalo, Palu, Kotamobagu, Yogyakarta, Bali serta Makassar.

SPLU dapat mengisi ulang daya motor listrik dalam waktu 4 jam. Tarif listrik di SPLU Rp1.647 kilo watt hour (kWh). Jadi, dengan mengisi daya 3,5 kwh dikali Rp1.647 per kwh, maka pengendara hanya mengeluarkan uang Rp5,764 untuk perjalanan 80 km.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan program pengembangan kendaraan listrik harus berjalan dan tidak bisa lagi ditolak.Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) mobil listrik yang menjadi acuan dalam mengembangkan industri kendaraan ramah lingkungan dan rendah emisi tersebut.

“Penerapan Kendaraan listrik tidak bisa kita tolak. Para stakeholder tolong beri masukan, bukan keberatan. Kita matangkan roadmap pelaksanaannya, program ini harus jalan,” ujar Jonan, pada pekan lalu.