Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB masih menahan penyaluran pembiayaan bagi koperasi maupun pelaku UMKM di Sulawesi Selatan lantaran besaran rasio NPL berada di level 17% di daerah tersebut.
Direktur Utama LPDB KUMKM Kemas Danial mengatakan penyaluran dana bergulir di Sulsel sejak tahun lalu dilakukan secara ketat dan hanya terbatas pada debitur yang layak dan telah melalui verifikasi bertahap.
Langkah tersebut dimaksudkan agar rasio NPL untuk penyaluran dana bergulir di Sulsel bisa lebih ditekan ke level aman sehingga pemanfaatannya lebih optimal dan menjangkau seluruh KUMKM potensial.
Saat ini, lanjut dia, LPDB bersama dengan beberapa instansi terkait tengah memfokuskan upaya pengembalian dana bergulir dari sejumlah debitur KUMKM di Sulsel yang berklasifikasi macet sekaligus memperbaiki posisi NPL.
Kemas menyebutkan, langkah yang dilakukan diantaranya melakukan rescheduling dengan memperpanjang durasi pengembalian dana oleh debitur, kemudian penyelesaian melaui proses perdata hingga pidana yang selanjutnya melibatkan pihak kejaksaan.
"Kami harapkan hingga akhir tahun ini, NPL di Sulsel sudah bisa berada di level 5% yang memungkinkan keran penyaluran dana bergulir akan lebih agresif," katanya di Makassar, Selasa (8/8/2017).
Berdasarkan hasil pemetaan LPDB, urai Kemas, tingginya rasio NPL di Sulsel sebagian besar dipicu oleh kegiatan produksi UMKM yang tidak optimal sehingga mempengaruhi daya pengembalian pinjaman.
Secara kumulatif, total dana bergulir yang disalurkan oleh lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Koperasi dan UKM itu di Sulsel telah mencapai sekitar 300 miliar.
Dari angka tersebut, terdapat sekitar Rp80 miliar yang masih beredar di debitur Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) per Juli 2017 ini.
Di sisi lain, papar Kemas, jalinan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar perihal upaya pengembalian dana bergulir di daerah ini juga berjalan sangat efektif.
Sebagai indikator, dalam kurun setahun terakhir pengembalian dana bergulir melalui bantuan Kejati Sulselbar telah mencapai Rp100 miliar dan berpengaruh signifikan terhadap rasio NPL.
"Kami harapnya, tahun ini NPL membaik, paling tidak berada di level 5%. Meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang relatif aman di posisi 3%," katanya.
LPDB juga tengah berupaya membentuk kesepakatan penyelesaian pinjaman bermasalah dengan mengedepankan tahapan keperdataaan terlebih dahulu sebelum proses pidananya.
Sekedar diketahui, dana bergulir LPDB merupakan dana stimulus pemerintah dalam meningkatkan fungsi KUMKM guna memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
Secara nasional, penyaluran dana tersebut sejak 2008 hingga akhir Juli 2017 telah menjangkau 2.622 Koperasi, dan dimanfaatkan dananya oleh lebih dari 1 juta pelaku UMKM di Tanah Air dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.
Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Syamsu Alam Ibrahim menginginkan adanya sebuah kesepakatan jelas yang kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian kredit bermasalah.
"Karakter dari KUKM juga berbeda, sehingga perlu ada skema yang mesti menjadi acuan dalam penyelesaian. Apalagi esensi dari dana bergulir ini untuk meningkatkan kapasitas permodalan segmen ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
