Bisnis.com, MAKASSAR - Komposisi penyerapan Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk sektor produksi di Sulawesi Selatan pada paruh pertama tahun ini berada dalam skala yang relatif tinggi.
Pangsa penyaluran KUR di sektor produksi telah menyentuh angka 35,28% dari total penyaluran pinjaman Rp2,94 triliun per Juni 2017, sedangkan sektor perdagangan yang selama ini menjadi penyerap terbesar cenderung mencatatkan pertumbuhan terbatas.
Angka tersebut bahkan berada di atas pangsa sektor produksi secara nasional terhadap penyerapan KUR yang berada pada level 31,1% per Juni 2017.
Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bambang Kiswono mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah untuk lebih memperbesar penyerapan KUR pada sektor-sektor yang bersifat produktif.
"Bahkan jika dibandingkan dengan nasional, pangsa sektor produksi di Sulsel terhadap penyerapan KUR lebih tinggi. Untuk nasional berada pada angka 31,1%," katanya, Selasa (1/8/2017).
Sebagian besar sub sektor ekonomi yang masuk dalam klasifikasi sektor produksi mencatatkan pertumbuhan agresif secara tahunan pada periode paruh pertama 2017. Sekedar diketahui, sektor yang dimaksud meliputi pertanian, perikanan, industri pengolahan serta konstruksi.
Secara terperinci, hingga akhir paruh pertama 2017 penyerapan KUR pada sektor pertanian tumbuh 21,32% secara tahunan, kemudian perikanan naik 28,22%, konstruksi melaju 30,48% serta industri pengolahan 12,87%.
Sementara itu, untuk sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan 19,95% menjadi Rp1,4 triliun dengan pangsa terhadap realiasi penyaluran KUR di Sulsel per Juni 2017 sebesar Rp2,94 triliun.
Menurut Bambang, capaian positif perihal upaya pemerataan subsidi kredit pemerintah tersebut tidak lepas dari sinergitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang telah memberi ruang fasilitasi penyaluran kredit untuk UMKM sektor agribisnis.
Program yang diluncurkan pada awal 2017 ini telah merealisasikan penyaluran pinjaman untuk UMKM agribisnis di Sulsel mencapai Rp1,26 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 41.857 pelaku UMKM per Juni 2017.
Pada program tersebut, otoritas menjadi fasilitator nota kesepahaman antara empat perbankan meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI serta Bank Sulselbar, dengan Pemerintah Provinsi Sulsel terkait percepatan akses bagi pelaku UMKM sektor agribisnis.
"Apalagi program antara pemprov dengan pemerintah pusat itu selaras, arahnya untuk memeratakan sumber perekonomian, agar tidak hanya terkonsentrasi pada perdagangan tetapi juga pada sektor produktif terutama agribisnis dengan potensi besar di Sulsel," katanya.
Di sisi lain, debitur KUR di Sulsel per Juni 2017 telah mencapai 113,022 pelaku UMKM berbagai sektor dengan kualitas kredit (non performing loan/NPL) yang terjaga berada pada level 0,37%.
Sesuai dengan perencanaan, plafon KUR untuk Sulsel pada tahun ini direncanakan sebesar Rp3,3 triliun atau menjadi daerah di luar Jawa dengan plafon KUR tertinggi.
Dalam kesempatan sama, Direktur Pengawasan LJK OJK Regional 6 Sulampua Indarto Budiwitono mengatakan pihaknya juga secara berkelanjutan mengarahkan perbankan yang beroperasi di Sulsel agar memperbesar porsi kredit untuk sektor agribisnis.
"Tidak hanya empat bank yang telah MoU dengan Pemprov Sulsel, tetapi seluruh perbankan juga sudah kami arahkan ke sektor tersebut. Tidak terbatas pula pada KUR saja, namun pada kredit produktif lainnya berbasis UMKM," urainya.
Terkhusus untuk program percepatan fasilitasi kredit UMKM sektor agribisnis, lanjut Indarto, penyaluran pinjaman diproyeksikan bisa terealisasi sebesar Rp2,4 triliun dengan alokasi Rp100 miliar per kabupaten/kota di Sulsel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
