Bisnis.com, MANADO -- Pemerintah Kota Bitung telah membebaskan lahan seluas 93,4 hektare untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung.
Luas lahan yang telah dibebaskan mencapai 17% dari total luas pengembangan seluas 534 hektare.
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, mengatakan lahan yang telah dibebaskan tengah dalam proses sertifikasi hak guna usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kami akan terus bebaskan lahannya, lebih cepat lebih baik," jelasnya kepada Bisnis.com akhir pekan lalu.
Dia mengimbuhkan, kawasan industri Bitung yang telah mendapat yang menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus (KEK) bakal diperluas hingga 2.000 hektare. Tambahan lahan yang dibutuhkan seluas 1.466 hektare bakal dipasok dari Kabupaten Minahasa Utara.
Untuk diketahui, kawasan industri Bitung menjadi salah satu dari enam proyek infrastruktur prioritas yang ada di Sulawesi Utara. Ini diatur dalam PP No.3 Tahun 2016 dan Inpres No.1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infratruktur Prioritas, nilai investasi pengembangan kawasan industri yang menjadi bagian dari proyek kawasan ekonomi khusus sedikitnya membutuhkan investasi hingga Rp2,3 triliun. Secara keseluruhan, investasi pengembangan KEK Bitung mencapai Rp30 triliun.
Audy menambahkan, hingga saat ini ada 13 investor asing dan lokal yang siap membenamkan modal di Bitung. "Mereka responsif [terhadap rencana pengembangan kawasan industri Bitung] jadi perizinan juga akan kami permudah," tukasnya.
Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. bakal merambah bisnis kawasan industri, salah satunya di Bitung. Direktur Keuanga Wijaya Karya, Steve Kosasih mengatakan estimasi kebutuhan lahan untuk kawasan industri mencapai 400 hektare.
