.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyoroti rencana kerja sama antara PT. Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., untuk proyek tambang emas berskala besar dengan metode open pit di Kabupaten Luwu, Sulsel.
Jika direalisasikan, kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua akan terbentuk, yang bisa menciptakan dampak buruk bagi lingkungan. Belum lagi ada kekhawatiran muncul ketimpangan yang besar di antara masyarakat.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport di Papua. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama," ungkapnya kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Andi Sudirman juga menyoroti aktivitas pertambangan yang dikelola oleh pihak luas Sulsel. Menurutnya, tambang emas di Luwu akan lebih baik jika dikelola oleh masyarakat lokal karena kontrol terhadap isu lingkungan dan perekonomian warga bisa lebih tertata.
Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak luar Sulsel dianggap akan menimbulkan ketimpangan serta bisa mengabaikan keselamatan warga lokal dari ancaman dampak lingkungan.
"Perusahaan luar yang akan menikmati, orang lokal hanya penerima dampak buruk serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal, bukan Jakarta apalagi asing. Jika orang lokal yang mengelola, tentu ikatan dengan warga sekitar akan lebih kuat," jelasnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu pihaknya akan segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang emas di Luwu. Terutama terkait metode pengelolaannya dan siapa yang mengelola.
Meskipun kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, namun sebagai kepala daerah, Andi Sudirman merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.
Dia menekankan bahwa kondisi di Luwu dan sekitarnya saat ini sudah sering dilanda banjir secara rutin. Apabila pembukaan area tambang terus dilakukan dengan cara yang serampangan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, utamanya yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.
“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang rencana penambangan skala besar ini,” tegasnya.
