Realisasi Belanja dan Serapan DAK Makassar Masih Rendah

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III/2024 masih minim.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tercatat belum mampu memaksimalkan alokasi. Kondisi tersebut sejalan dengan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana rata-rata OPD baru bisa merealisasikan di bawah 50%.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan realisasi belanja hingga periode tersebut sebesar Rp2,49 triliun atau baru menyentuh 47,14% dari rencana alokasi yang mencapai Rp5,29 triliun.

Ada lima OPD yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah, antara lain Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp712 juta dari total anggaran Rp2,3 miliar. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebesar Rp9 miliar dari Rp31 miliar, Bagian Hukum Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp38 miliar dari total Rp205 miliar dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp23 miliar dari anggaran Rp139 miliar.

Meskipun begitu di lain sisi ada juga 11 OPD yang mencatatkan realisasi cukup bagus, di antaranya yang paling tinggi ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp95 miliar dari total anggaran Rp101 miliar dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyusul dengan realisasi Rp12 miliar dari Rp16 miliar.

Selain itu Dinas Pariwisata (Dispar) juga menunjukkan performa baik dengan merealisasikan Rp34 miliar dari Rp51 miliar. Bagian Perencanaan dan Keuangan merealisasikan Rp27 miliar dari Rp42 miliar, sementara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) berhasil menghabiskan Rp43 miliar dari Rp70 miliar

Sementara serapan DAK dianggap Zulkifli juga masih rendah di sebagian besar OPD, dengan rata-rata di bawah 50%. Hanya beberapa OPD yang telah mencapai 70%. Sementara sisanya memerlukan dorongan signifikan agar bisa memaksimalkan penyerapan sebelum akhir tahun. 

"Jika serapan DAK tetap rendah hingga akhir tahun, maka akan ada evaluasi dan potensi pengurangan anggaran," ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).