1,6 Juta Pekerja di Sulsel Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Bisnis.com, MAKASSAR — Cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat baru sekitar 42%. Dari total 2,8 juta pekerja yang terdaftar di wilayah ini, masih ada 1,6 juta pekerja yang belum terlindungi atau belum masuk dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Mintje Wattu mengatakan jika kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Sulsel.

Maka dari itu pihaknya bersama pemerintah daerah setempat telah sepakat berkolaborasi, menganggarkan, dan mendorong pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai pengawas pelaksana Inpres No. 2/2021. Tujuannya memperbesar cakupan yang ada pada saat ini.

"Kami berharap pemerintah bisa lebih mendorong cakupan peserta untuk pekerja sektor informal, petani, nelayan, driver online, pedagang asongan, dan sebagainya," ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan catatannya, daerah di Sulsel dengan angka coverage yang tinggi yakni Kabupaten Luwu, Enrekang, dan Selayar. Angka cakupan pesertanya mencapai 60% lebih dan masuk dalam tiga besar coverage tertinggi di wilayah ini.

Sementara, untuk coverage yang masih rendah yakni Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Ketiga daerah ini diharapkan bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerahnya masing-masing.

"Kalau daerah dengan pertumbuhan tertinggi di 2024 itu Makassar. Mereka tahun ini menganggarkan sekitar 35.000 pekerja dengan kategori miskin untuk dilindungi jaminan sosial. Sejauh ini bahkan ada 11 korban meninggal dunia di Makassar yang akan kami bayarkan santunannya dalam waktu dekat. Masing-masing Rp42 juta," jelasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengakui jika masih ada 1,6 juta pekerja di wilayahnya yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini bahkan memposisikan Sulsel hanya berada di posisi 15 besar dengan tingkat coverage terbanyak di Indonesia.

Pada tahun ini pihaknya tercatat telah membayar iuran wajib bagi para tenaga kerja sektor nelayan sebanyak 10.000 orang. Target selanjutnya pemerintah provinsi dikatakannya akan gencar menjaring kepesertaan dari sektor pekerja informal.

"Kita akan mendorong percepatan tumbuhnya cakupan peserta jaminan sosial ini. Pemprov Sulsel akan segera mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan miskin di Sulawesi Selatan," tuturnya.