Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memanfaatkan insentif fiskal yang diterima dari Kementerian Keuangan senilai Rp6,18 miliar untuk kepentingan beberapa program dalam mengendalikan laju inflasi selama paruh kedua 2024.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan pihaknya memang belum memprioritaskan secara khusus alokasi dana tersebut untuk program tertentu, namun kemungkinan besar akan dibagi ke beberapa sektor. Baik yang menyasar secara langsung penanganan inflasi maupun yang tidak secara langsung.
Beberapa sektor yang dimaksud seperti pengembangan sistem transportasi pengangkutan komoditas, pembangunan beberapa infrastruktur fisik, hingga ke sektor kesehatan maupun pendidikan.
"Secara spesifik tidak ada prioritas untuk alokasi insentif fiskal ini, artinya bisa dipakai di mana saja. Dana tersebut bisa untuk kebutuhan berkaitan penurunan inflasi, maupun sektor lain yang menunjang," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
Senada, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel Salehuddin mengungkapkan jika dana tersebut kemungkinan akan dibagi ke beberapa program lintas sektor, termasuk untuk program di bidang pendidikan dan kesehatan.
Adapun yang akan menyasar langsung upaya pengendalian inflasi kemungkinan besar akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, pasalnya sektor pangan menjadi yang paling berpengaruh terhadap laju inflasi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga
Dia menambahkan dalam beberapa tahun terakhir wilayahnya memang kerap mendapatkan alokasi insentif fiskal dari pemerintah pusat. Peruntukannya pun selama ini disebar ke beberapa sektor dan tetap berhasil menjaga laju inflasi secara tahunan.
"Ya memang tahun ini kita dapat lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp11 miliar, tapi tetap akan dimanfaatkan secara maksimal untuk bersama-sama menjaga laju inflasi dari semua sektor," tuturnya.