Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal I/2024 sebesar Rp2,7 triliun, terkontraksi 4,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai Rp2,82 triliun.
Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Sulselbartra Soebagio mengatakan turunnya penerimaan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) memberikan andil cukup besar pada realisasi tahun ini. Jenis pajak tersebut tercatat hanya terealisasi Rp1,19 triliun, turun cukup dalam 10,96% dibandingkan Kuartal I/2023.
Penyebabnya akibat dari aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel dan kelapa sawit.
"PPN & PPnBM menjadi jenis pajak yang mengalami kontraksi pada kuartal pertama ini dan cukup mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Terutama pada PPN Dalam Negeri (DN) yang penurunannya mencapai 11,18%. Tahun lalu PPN DN mampu terkumpul Rp1,19 triliun pada Kuartal I, tahun ini hanya Rp1,05 triliun," ungkapnya kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Meskipun begitu, penerimaan jenis pajak lain tercatat mengalami pertumbuhan. Pajak Penghasilan (PPh) mencetak penerimaan paling tinggi mencapai Rp1,46 triliun, tumbuh 0,98% yoy berkat tumbuhnya sektor-sektor penopang serta adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 927,35% akibat dari pembayaran tunggakan PBB pada masa sebelumnya. Jenis pajak ini terealisasi Rp17,29 miliar pada kuartal I/2024. Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan mencapai 10,1% dengan realisasi Rp38,9 miliar, berasal dari bea meterai dan penjualan benda meterai.
Baca Juga
"Secara keseluruhan, penerimaan pajak di Sulsel hingga saat ini sudah mencapai 19,51% dari target yang ditetapkan selama 2024 sebesar Rp13,89 triliun. Target ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2023 yang hanya Rp13,36 triliun," tutur Soebagio.