APBD Makassar 2023 Diproyeksi Rp5,5 Triliun, Target PAD Rp1,6 Triliun

Bisnis.com, MAKASSAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar 2023 diprediksi mencapai Rp5,5 triliun. Angka ini meningkat 10 persen dari APBD Perubahan 2022 yang sebesar Rp4,6 triliun.

Sementara target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 diproyeksikan mencapai Rp1,6 triliun.

Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh. Dakhlan mengatakan, peningkatan jumlah anggaran itu disebabkan karena banyaknya program dan kegiatan yang tidak berjalan pada 2022 ini. Akibatnya anggaran dimasukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa.

Sejauh ini, jumlah Silpa sudah berkisar Rp783 miliar dan diperkirakan akan bertambah seiring program fisik sejumlah kegiatan yang kemungkinan tak dapat dikerjakan.

"Pasti lebih tinggi (jumlah Silpa hingga akhir 2022) karena kondisi sekarang banyak program yang tidak jalan, kemungkinan sekitar Rp800 milliar," ujarnya, Senin (31/10/2022).

Dia mengatakan, Silpa tersebut akan difokuskan untuk membiayai sejumlah kegiatan atau program prioritas pemerintah yang gagal dieksekusi tahun ini.

Di antaranya Sirkuit Untia, Macca (Makassar Core City Arena), Mal Pelayanan Publik (MPP), revitalisasi Kanrerong, revitalisasi Karebosi, dan pembangunan Rumah Sakit Jumpandang Baru.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan, sejumlah proyek yang gagal dieksekusi 2022 ini disebabkan perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, terjadi keterlambatan proses tender, yang tak jarang berujung pada gagal tender.

"Kesalahan itu terkait penyerapan anggaran karena semua proyek-proyek besar tidak lengkap. Gambarnya tidak lengkap, amdalnya tidak lengkap," tutur Danny Pomanto sapaannya.

Untuk mengantisipasi, pihaknya bakal menggandeng agen pengadaan dari luar Pemkot Makassar. Sebab menurutnya, yang menjadi persoalan sejauh ini adalah performa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tak maksimal.

"Bisa pakai Unhas (Universitas Hasanuddin), bisa pakai UNM (Universitas Negeri Makassar), kemungkinan kami bisa pakai orang luar. Performa ULP kita agak tersendat di situ. ULP kami standar-standar saja. Biar strategis, kami libatkan dari luar saja," bebernya.

Dia mengungkapkan, program prioritas yang direncanakan tahun ini namun gagal dijalankan, masih dalam tahap persiapan tender. Kendati begitu, sejauh ini diakuinya sudah tak ada lagi persoalan yang dihadapi.

Misal pada proyek Macca dan Sirkuit Untia yang sebelumnya gagal lantaran lahan yang akan digunakan belum bersertifikat. Begitu pula dengan revitalisasi Pantai Losari sehingga proyek Japparate juga sudah bisa dilaksanakan. "Alhamdulillah, tidak ada persoalan lagi karena lahan di Untia sudah ada sertifikatnya. Begitu juga dengan proyek Japparate," jelasnya.